Hukum & Kriminal

Berkas Pemeriksaan Kasus Pemerkosaan Oknum Fotografer Sudah Dilimpahkan ke Kejari Bojonegoro

Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan saat melakukan pers rilis terhadap tersangka kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum fotografer terhadap korban anak dibawah umur.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidik Polres Bojonegoro sudah melimpahkan berkas pemeriksaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum fotografer terhadap korban, seorang model yang masih dibawah umur.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Iwan Hari Poerwanto megatakan, pelimpahan berkas pemeriksaan terhadap tersangka oknum fotografer benisial MH (36) warga Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dinilai sudah lengkap.

“Sudah Mas (Sudah dilimpahkan ke jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro),” ujar Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Iwan, Senin (27/7/2020).

Sementara Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Bojonegoro Arfan Halim mengatakan, saat ini berkas dari penyidik Polres Bojonegoro masih diteliti oleh Jaksa Penyidik. “Sekarang masih diteliti berkasnya, belum P21,” ujarnya.

Sekadar diketahui, kasus persetubuhan tersebut dilakukan saat sesi pemotretan bersama korban berinisial NA (15) di salah satu kamar hotel di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pada 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.

Modus tersangka dengan meminta korban untuk menjadi modelnya dengan dibuatkan surat perjanjian kontrak. Salah satu dari isi perjanjian itu apabila melanggar kesepakatan maka korban akan dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp 50 juta, akan dijadikan pacar tersangka dan harus rela disetubuhi.

Dalam sesi foto itu, tersangka meminta kepada korban dengan sesi foto normal menggunakan baju biasa, kemudian sesi foto seksi hingga foto telanjang. Jika korban tidak mau foto telanjang maka akan dikenakan denda sesuai dengan surat perjanjian yang sudah dibuat oleh tersangka.

Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lima tahun hingga 15 tahun kurungan.

Serta Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi diancanam dengan hukuman satu tahun hingga 12 tahun penjara. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar