Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

2 Tahun Menyandang Status Tersangka, Anak Kiai di Jombang Berharap Polisi Terbitkan SP3

Surabaya (beritajatim.com) – Selama dua tahun menyandang status tersangka atas dugaan kekerasan seksual membuat MSAT tak bisa berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya Setijo Boesono, akhirnya MSAT mengajukan praperadilan.

Dalam prpaperadilan yang diajukan, Setijo Boesono menilai bahwa penetapan tersangka pada kliennya tidaklah tepat sebab tak ada satupun bukti yang mengarah adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kliennya.

“Tak ada satupun bukti maupun saksi yang melihat klien saya melakukan perbuatan yang disangkakan,” ujar Setijo Boesono dalam jumpa pers, Selasa (14/12/2021) malam.

Ditambahkan Setijo Boesono, terdapat kejanggalan yang dia tangkap dalam proses penyidikan kasus ini. Sebab, kliennya ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru akhirnya dilakukan visum. “Kan ini aneh, umumnya visum terlebih dahulu baru penetapan tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut Setijo Boesono menyatakan, dalam kasus ini penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah hampir dua tahun. Selama kurun waktu tersebut, berkas belum juga dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga penyidik harus melengkapi apa yang menjadi petunjuk dari JPU.

Bolak baliknya berkas dari penyidik ke JPU yang mencapai tiga kali, menurut Setijo Boesono apabila mengacu pada peraturan bersama antara, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung dan Menkumham pada tanggal 4 Mei 2010 pada lampiran ke-10. Disebutkan apabila terjadi proses penyidikan yang dilimpihkan ke Kejaksaan sampai ada P19 tiga kali disitu diatur tidak dapat dilanjutkan proses penyidikanya.

“Acuannya itu, alhamdullilah pendapat-pendapat ahli hukum yang kami hadirkan dalam perisidangan tadi, sesuai diatur disitu,”terangannya.

Lebih lanjut, Setijo mengatakan dirinya optimis permohonannya dikabulkan oleh hakim, dengan bukti-bukti maupun saksi ahli yang sudah diajukan dalam persidangan.

Ia memaparkan keterangan saksi ahli forensik dari kedokteran menjelaskan bahwa visum yang dibuat untuk mendeteksi adanya dugaan pemerkosaan. Ternyata dibuat setelah enam bulan setelah ada peristiwa dugaan pemerkosaan.

“Maka dari situ hasil dari visum itu tidak akurat. Apalagi ada dua visum yang berbeda kesimpulanya. Intinya dari dua visum itu tidak bisa gunakan karena akurasinya kurang, selain tidak ada unsur kekerasan,”paparnya.

Untuk diketahui, dua tahun silam, tepatnya 19 Oktober 2019, Much Subchi Azal Tzani (39) anak dari seoarang Kyai di Jombang sekaligus pengurus pesantren menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerkosaan kepada santriwati dengan Nomor LP: LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG.

Sebulan kemudian, berdasarkan surat pemberitahuan penyidikan yang dikirim Polres Jombang ke Kejari setempat, MSA, yang merupakan pengurus salah satu Ponpes di Jombang ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian kasus dugaan pencabulan ini ditarik ke Polda Jatim karena semakin menjadi perhatian publik. Berbagai kejadian turut mewarnai penanganan kasus tersebut, salah satunya tentang kegagalan polisi membekuk MSA ketika upaya paksa dilakukan.

Kapolda Jatim waktu itu masih dijabat Irjen Pol Luki Hermawan berjanji untuk menjemput sendiri MSA ke pondoknya hingga kerap terjadi aksi demo menuntut ketegasan aparat penegak hukum menuntaskan kasus tersebut.

Selama dua tahun menyadang status tersangka, akhirnya Much Subchi Azal Tzani mengajukan praperdilan terdaftar dalam Nomor 35/Pid.Pra/2021/PN Sby. Berikut isi petitum permohonan tersebut.

Menyatakan penetapannya sebagai tersangka serta proses penyidikan yang dilakukan Polda Jatim kepadanya tidak sah atas penetapan sebagai tersangka kasus pemerkosaan atau perbuatan cabul. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar