Ada sejumlah tragedi kemanusiaan yang memakan banyak korban jiwa dalam sepak bola. Dua di antaranya adalah tragedi Heysel dan Hillsborough. Dua tragedi ini berbeda tempat dan berselisih waktu empat tahun. Namun keduanya sama-sama mengubah wajah sepak bola, dan lebih jauh lagi, wajah Inggris.
Tragedi Heysel terjadi di Stadion Heysel, Brussels, Belgia, pada 29 Mei 1985, pada saat Final Piala Champions Eropa antara Liverpool dan Juventus. Ada 39 orang meninggal dalam insiden ini. Mayoritas adalah pendukung Juventus.
Sementara tragedi Hillsborough terjadi pada 15 April 1989 di Stadion Hillsborough, Sheffield, pada saat semifinal Piala FA antara Liverpool dengan Nottingham Forest. Sebanyak 97 orang meninggal dunia. Mayoritas pendukung Liverpool.
Tragedi Heysel dipicu oleh kesalahan manajemen massa dan stadion yang tak layak. Panitia pelaksana dan aparat keamanan tidak mengantisipasi sejumlah hooligans Inggris berideologi politik ultra-kanan ikut menyusup di antara fans Liverpool. Semua lengah, karena selama dua dasawarsa terakhir, fans Liverpool praktis tak pernah terlibat kerusuhan dan dipuji banyak orang sebagai kelompok suporter yang loyal dan sportif.
Ada dugaan para hooligans ini datang untuk membalas dendam terhadap insiden pada final Piala Champions antara Liverpool dan AS Roma, di Stadion Olimpico Roma, setahun sebelumnya. Liverpool mengangkat trofi. Namun saat itu, lebih dari 40 suporternya terluka karena diserang sejumlah geng lokal.
Liverpool sejak awal tidak suka bermain di Heysel. Kondisi stadion berusia 60 tahun itu tak layak. Menurut Komisi Penyelidikan Parlemen Belgia menyebut kondisi stadion itu tak layak digunakan. Kerusakan di sejumlah tribun berdiri terlihat. Selain itu pintu keluar untuk evakuasi juga minim.
Phil Scraton dalam buku Hillsborough: The Truth menulis: ‘The eventual Belgian Parliamentary Commission of Inquiry called the stadium ‘dilapidated’ with ‘columns, crush-barriers and steps’ structurally deteriorated. The terracing in particular was ‘neglected’, with ‘normal maintenance work’ not carried out’.
Tribun fans Liverpool dan Juventus dipisahkan satu tribun yang diisi penonton netral. Namun upaya pemisahan ini percuma saja, karena sebagian besar tiket penonton netral diborong fans Juventus. Saat itu, Federasi Sepak Bola Belgia dianggap bersalah karena tiket untuk penonton netral (warga Belgia) justru jatuh ke tangan suporter Juve. Padahal UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa, sudah menentukan jumlah alokasi tiket dan tempat duduk masing-masing untuk fans Liverpool dan Juve.
Bentrok pertama terjadi antara fans Juve dengan polisi. Mereka merusak pagar kawat di tribun dan melempari polisi dengan benda-benda keras. Dua puluh tujuh polisi terluka dalam bentrokan itu.
Bentrokan berikutnya terjadi di tribun penonton netral. Ribuan suporter Juve masuk ke tribun penonton netral. Batu dan cerawat pun beterbangan di antara fans dua klub. Dalam situasi panas itu, sekelompok orang dari tribun yang dikuasai suporter Liverpool merangsek masuk ke tribun penonton netral yang dipenuhi fans Juve. Kepanikan pun terjadi.
Pagar dan dinding sayap stadion yang memang rapuh akhirnya runtuh. Total 39 orang meninggal dunia dan ratusan orang penonton lainnya terluka. Situasi yang terjadi sebelum pertandingan itu ternyata tak menyebabkan partai final batal. Panitia pelaksana tetap menggelar pertandingan yang dimenangi Juventus dengan skor 1-0.
Gara-gara insiden tersebut, seluruh klub Inggris dilarang bermain di level Eropa selama lima tahun dan Liverpool dilarang mengikuti kompetisi Eropa selama enam tahun.
Empat tahun kemudian, tragedi lebih besar lagi terjadi di Hillsborough. Sebelum tragedi ini terjadi, pasca insiden di Heysel, Perdana Menteri Margareth Thatcher mengambil jalan pedang terhadap pelaku kerusuhan sepak bola. Saking kerasnya, komunitas suporter sepak bola keseluruhan pun terimbas. Ada pandangan bahwa suporter sepak bola diasumsikan bersalah sampai terbukti tak bersalah. Ini membuat ruang gerak suporter makin terbatas. Suporter sepak bola dianggap bagian dari penyakit sosial.
Polisi Inggris seringkali melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang dan melalui jalan kekerasan terhadap suporter sepak bola. Represif. Publik pun tak peduli, karena menganggap polisi melakukan tugas untuk mengamankan situasi dan kondisi.
Dalam situasi seperti ini, pertandingan antara Liverpool dan Forest digelar di Hillsborough. Ribuan fans Liverpool yang datang dengan mobil dan bus mini menjalani pemeriksaan ketat. Bar-bar setuju tutup agar tak ada minuman beralkohol yang ditenggak fans sebelum pertandingan. Andaikata ada bar yang buka, mereka tak melayani suporter sepak bola.
Hari itu ada 1.122 petugas kepolisian yang berjaga dengan 54 ribu penonton yang datang ke stadion. Tak ada gejolak saat fans Liverpool datang. Menurut Phil Scraton, ‘An inspector commented that there were ‘no problems, not a lot of fans about’ and those at the ground were ‘all in good spirits’. The overall mood, according to another officer, was ‘happy with many of the fans joking with us’: a ‘good humoured’ atmosphere, ‘without problems’.
Namun polisi tak mengantisipasi terjadinya penumpukan fans Liverpool di area tribun Leppings Lane Bridge, di Stadion Hillsborough. Tribun itu hanya berkapasitas 4.500 penonton berdiri. Namun terjadi penumpukan massa melebihi kapasitas tribun. Saat tribun sudah penuh, aliran penonton dari luar stadion yang ingin masuk masih belum berhenti.
Kepanikan pun terjadi. Sebagian fans Liverpool memilih memanjat tembok tribun atas, karena tribun bawah sudah penuh sesak. Sebagian lainnya memanjat pagar kawat untuk meloloskan diri. Namun lebih banyak lagi yang tak bisa bergerak karena terjepit. Penonton dekat pagar pun tergencet. Kegembiraan berubah menjadi kengerian. Orang-orang kehabisan napas.
Penonton yang berhasil keluar dari tribun memilih berlari ke tengah lapangan. Sebagian bergelimpangan. Ambulans datang. Begitu banyaknya korban membuat sebagian ditandu dengan papan reklame yang terpasang di tepi lapangan. Pertandingan yang baru berjalan enam menit pun dihentikan.
Hari itu, 96 orang meninggal dunia (satu korban lagi meninggal beberapa tahun kemudian). Jumlah korban meninggal ini terbesar di Inggris, mengalahkan insiden kebakaran di Stadion Bradford yang memakan korban jiwa 55 orang. Tabloid The Sun dan beberapa koran kuning dengan sembrono menuduh fans Liverpool biang tragedi itu. Otoritas keamanan berdalih situasi penuh sesak di tribun dipicu kelompok pendukung Liverpool yang mabuk yang memaksakan diri merangsek masuk stadion.
Merasa jadi kambing hitam, keluarga korban Hillsborough melakukan investigasi mandiri dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan otoritas kepolisian. Mereka membentuk paguyuban Hillsborough Family Support Group dan meluncurkan The Hillsborough Justice Campaign (HJC). Kampanye keadilan untuk korban Hillsborough.
Menurut Scraton, tragedi Hillsborough membongkar sekian kelemahan penanganan kerumunan massa oleh petugas kepolisian. Juga kelemahan fasilitas medis, perencanaan, maupun cara menghadapi situasi tanggap darurat. Pemerintah pun didesak menyelidiki siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian puluhan orang pendukung Liverpool itu yang sebagian masih anak-anak.
Independent Police Complaints Commission atau Komisi Pengaduan Kepolisian Independen menyelidiki dua ribu orang petugas yang berasal dari 30 kesatuan kepolisian. Sementara itu sebuah panel independen yang dipimpin Lord Justice Taylor bekerja untuk menyelidiki sekaligus memberi rekomendasi kepada Margareth Thatcher. Taylor dengan tegas menyatakan bekerja untuk menemukan fakta. Bukan menyalahkan dan mencari kambing hitam.
Dari sana terungkap sejumlah fakta. Salah satunya adalah ketidaklayakan stadion. Safety of Sports Grounds Act atau Undang-Undang Keselamatan Lapangan Olahraga Tahun 1975 di Inggris, mensyaratkan setiap stadion yang memiliki kapasitas lebih dari 10 ribu penonton harus punya safety certificate atau sertifikat keselamatan. Sertifikat ini merupakan tanggung jawab otoritas setempat.
Sertifikat keselamatan Stadion Hillsborough tak pernah diperbarui sejak 1979. Padahal pada rentang waktu 1978-1988, stadion itu mengalami beberapa kali renovasi dan modifikasi struktur bangunan. Celakanya, berdasarkan hasil penelusuran Lord Justice Taylor, Sheffield City Council yang bertanggungjawab terhadap penerbitan sertifikat keselamatan tersebut justru abai. Renovasi stadion seharusnya memperhatikan perbaruan sertifikat tersebut.
Ketidaklayakan Stadion Hillsborough sebenarnya pernah dikeluhkan suporter Liverpool kepada manajemen klub. Bukan sekali dua kali mereka nonton pertandingan tandang Liverpool di sana. Peter Robinson, CEO Liverpool waktu itu, menelepon Organisasi Sepak Bola Inggris FA untuk meminta pemindahan lokasi semifinal ke Old Trafford. Permohonan itu tidak dikabulkan. Belakangan FA disalahkan karena tidak berkonsultasi lebih dulu dengan Sheffield City Council atai klub Sheffield Wednesday saat menentukan lokasi pertandingan semifinal.
Sheffield Wednesday sebagai pemilik stadion Hillsborough sebenarnya mendapat dana segar 430 ribu poun dari lembaga Football Trust untuk melaksanakan 21 proyek keamanan diri dan 595 ribu poun untuk memperbaiki tribun Spion Kop. Namun klub tersebut menolak perbaikan tribun khusus untuk suporter tim tamu karena mungkin terlalu mahal.
Hasil investigasi Lord Justice Taylor menegaskan tidak ada tindakan hooliganisme dalam insiden Hillsborough. Publik pun menanti bagaimana pemerintah menanggapinya. Polisi dianggap terlalu asyik dengan narasi ancaman hooliganisme dan bertanggungjawab terhadap insiden di Hillsborough. Temuan Lord Justice Taylor ini mengguncang politik Inggris, karena sebelumnya ada narasi yang menumpahkan semua kesalahan terhadap suporter Liverpool.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kericuhan-laga-arema-vs-persebaya”]
Lord Justice Taylor merekomendasikan reformasi besar-besaran sepak bola Inggris. Lord Justice Taylor menegaskan: klub wajib menjaga keselamatan penonton. Ia juga merekomendasikan setiap stadion sepak bola level kompetisi pertama dan kedua di Inggris harus memiliki tempat duduk dan tak ada lagi tribun berdiri. Posisi berdiri memang lebih mudah memancing penonton lebih agresif daripada duduk. Selain itu, tempat duduk lebih mempermudah pemantauan terhadap penonton dan penentuan kapasitas maksimal stadion lebih akurat.
Taylor merekomendasikan, penurunan pajak klub-klub sepak bola dari 42,5 persen menjadi 40 persen, dengan kompensasi pemasangan kursi di semua tribun. Selain itu, ia meminta kepada otoritas sepak bila Inggris untuk meningkatkan harga penjualan hak siar televisi. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk merenovasi stadion agar lebih layak.
Perubahan dari tribun berdiri menjadi berkursi sempat ditentang suporter Inggris. Mereka menganggap perubahan tersebut akan membuat harga tiket makin mahal. Legislator oposisi pun menentang dengan alasan yang sama. “Apakah sepak bola telah menjadi permainan orang kaya?” kata Roy Hughes, salah satu anggota parlemen.
Pemerintah Inggris jalan terus. Mereka juga menyiapkan Undang-Undang Penonton Sepak Bola atau Football Spectators Bill. Kebijakan politik ini mengiringi perubahan wajah sepak bola Inggris pada dekace 1990-an. Satu demi satu tribun berdiri diruntuhkan diganti all seater, termasuk tribun berdiri legendaris Stadion Anfield, Liverpool pada 1994.
Perubahan paling signifikan adalah pemisahan klub-klub besar dari English Football League dan mendirikan Liga Primer. Seperti menafsirkan rekomendasi Taylor, sepak bola menjadi industri dan televisi menjadi kunci. Fans bukan lagi suporter melainkan customer.
Namun rekomendasi Lord Justice Taylor belum memenuhi tuntutan keadilan keluarga korban. Siapa yang bertanggung jawab atas tragedi itu? Butuh waktu puluhan tahun untuk menjawab ini. Menjaga api tuntutan keadilan itu, setiap tahun ada seremoni memperingati peristiwa kelam tersebut di Anfield. Salah satu tokoh gerakan menuntut keadilan ini adalah Anne Williams,yang kehilangan putranya di Hillsborough.
Momentum kebenaran terungkap setelah Hillsborough Independent Panel melakukan analisis terhadap 450 ribu dokumen selama dua tahun dan mengumumkan hasilnya di Chapel of Our Lady di Katedral Anglikan Liverpool, 12 September 2012. Mengejutkan: tragedi ini pada akhirnya juga berurusan dengan politik.
Adrian Tempany dalam buku And The Sun Shines Now menyebut adanya kerja sama antara anggota Partai Konservatif dengan polisi yang meletakkan material sebelum dilakukkan pemeriksaan asli koroner. Ada pula politisi Partai Konservatif yang menyuplai kebohongan untuk disiarkan pers soal perilaku suporter Liverpool. Semua disiapkan untuk memperkuat narasi bahwa tragedi Hillsborough diakibatkan ulah suporter Liverpool yang mabuk.
Hasil investigasi Hillsborough Independent Panel membuat Kepala Kepolisian South Yorkshire, David Crompton, meminta maaf. Dia menyebut telah terjadi kebohongan memalukan yang menyebabkan rasa sakit selama 23 tahun. “Disgraceful lies were told which blamed the Liverpool fans for the disaster. These actions have caused untold pain and distress for over 23 years. I am profoundly sorry for the way the force failed,” katanya, dikutip oleh Tempany.
Sidang gugatan baru kemudian digelar. Hasilnya, pada 26 April 2016, enam juri perempuan dan tiga juri lelaki di Warrington menyatakan bahwa 96 penggemar sepak bola yang meninggal di Hillsborough telah mengalami ‘unlawfully killed’ atau ‘terbunuh secara tak sah’. Tragedi Hillsborough terjadi karena kesalahan kepolisian Yorkshire Selatan, klub Sheffield Wednesday sebagai pemilik stadion, insinyur renovasi stadion, layanan ambulans South Yorkshire Metropolitan, dan otoritas perizinan.
Bagaimana dengan Tragedi Kanjuruhan?
Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, terjadi setelah pertandingan Arema melawan Persebaya, Sabtu (1/10/2022) malam. Berawal dari serbuan sejumlah suporter Arema ke dalam lapangan (dikenal dengan istilah pitch invasion) yang ditangani dengan represif oleh aparat keamanan, korban pun berjatuhan. Ratusan orang meninggal dunia dan lainnya terluka setelah petugas kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton.
Peristiwa penembakan gas air mata di stadion ini pernah terjadi di Surabaya, 3 Juni 2012. Saat itu, satu orang meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian dikenal di kalangan Bonek, pendukung Persebaya, dengan sebutan Arapagani (Arogansi Aparat Tiga Juni). Namun saat itu, tidak ada investigasi yang sangat serius sebagaimana dilakukan sekarang.
Saat ini pemerintah membentuk tim investigasi yang terdiri atas 13 orang dengan diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mereka akan menyelidiki semua aspek untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tragedi itu dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Sebagaimana tragedi di Heysel dan Hillsborough, ada sejumlah aspek yang harus diinvestigasi. Salah satu penyebab terjadinya tragedi Heysel adalah manajemen distribusi tiket yang lemah. Sementara di Kanjuruhan, ada perdebatan soal sesuai tidaknya jumlah tiket yang dijual panitia pelaksana dengan kapasitas stadion.
Dari aspek stadion, Heysel dan Hillsborough sama-sama stadion tua yang tidak memenuhi syarat untuk penyelenggaraan pertandingan bertensi tinggi. Bagaimana dengan Kanjuruhan? Tentu kelayakan stadion ini membutuhkan penilaian juga.
Manajemen pengamanan dan keselamatan penonton adalah aspek paling krusial yang harus diinvestigasi. Kejadian Heysel dan Hillsborough menunjukkan kelemahan manajemen dua hal itu. Tidak siapnya petugas menghadapi luberan penonton menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Manajemen pengamanan ini juga menyangkut antisipasi terhadap perilaku penonton sepak bola yang mudah tersulut, terutama saat tim yang didukung kalah.
Investigasi terhadap jadwal jam penyelenggaraan pertandingan juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim bentukan pemerintah. Indonesia berbeda dengan negara-negara di Eropa yang bisa menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, karena terpenuhinya sejumlah syarat mulai dari penerangan lampu stadion hingga moda transportasi untuk arus berangkat dan pulangnya penonton.
Tentu saja kita juga berharap tim ini akan menelurkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Bonek Writers Forum (BWF) mendorong pemerintah bersama DPR menyusun dan membuat undang-undang khusus suporter seperti Football Spectators Bill di Inggris.
Sanksi FIFA
Akankah Indonesia bakal dijatuhi sanksi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA karena peristiwa di Kanjuruhan? Pertanyaan ini sering saya peroleh dari beberapa orang. Mereka mengkhawatirkan nasib tim nasional Indonesia yang tidak bisa bermain di level internasional karena terkena sanksi. Sebagian mencontohkan peristiwa Heysel yang menyebabkan Inggris dijatuhi sanksi.
Berdasarkan apa yang terjadi selama ini, saya memperkirakan, kecil kemungkinan Indonesia bakal dijatuhi sanksi FIFA. Pertama, pertandingan Arema melawan Persebaya adalah pertandingan liga domestik, bukan internasional. Keputusan apapun terkait konsekuensi hukum peristiwa ini diserahkan kepada federasi negara bersangkutan, dalam hal ini PSSI. Hal ini dikarenakan FIFA menghormati independensi organisasi sepak bola di masing-masing negara anggotanya.
Kasus Heysel tidak bisa dibuat perbandingan, karena insiden terjadi pada pertandingan level internasional yang melibatkan klub Inggris dan Italia. Pertandingan level Eropa ini menjadi kewenangan UEFA yang merupakan bagian dari FIFA.
Kedua, sanksi untuk klub Inggris sebenarnya bukan diawali oleh UEFA, melainkan oleh pemerintahan Thatcher sendiri. Thatcher meminta kepada FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris, agar menarik semua klub Inggris dari kompetisi Eropa. Keputusan ini dikeluarkan sebelum UEFA mengumumkan hasil investigasi pada 4 Juli 1985. UEFA memang akhirnya menghukum seluruh klub Inggris bermain di level Eropa selama lima tahun dan khusus untuk Liverpool enam tahun.
Namun sanksi ini tidak mengganggu tim nasional Inggris untuk berlaga di Eropa. Mereka tetap bisa mengikuti Piala Eropa 1988 di Jerman Barat. Bahkan pasca peristiwa Hillsborough yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, setahun berikutnya tim nasional Inggris tetap bermain dalam Piala Dunia di Italia dan lolos ke semifinal.
FIFA baru akan menjatuhkan sanksi jika pemerintah Indonesia mengintervensi kompetisi di negeri ini, sebagaimana yang terjadi saat dualisme liga pada 2011-2013. Sejauh ini pemerintah Indonesia tidak mengintervensi PSSI pasca insiden di Kanjuruhan.Semua keputusan termasuk penundaan liga, diputuskan sendiri oleh PSSI setelah berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia mirip dengan langkah pemerintah Inggris pasca peristiwa Heysel. [wir/ted]
