Ponorogo (Beritajatim.com) – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Ponorogo, Joko Irianto, memulai hari pertamanya bertugas dengan bertemu ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Pertemuan tersebut berlangsung di halaman belakang Rumah Dinas Pringgitan.
Dalam pertemuan tersebut, Joko yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, menekankan pentingnya netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“ASN di Ponorogo wajib bersikap netral,” tegas Joko Irianto, Rabu (29/9/2024).
Joko Irianto memberikan kebebasan bagi ASN di Ponorogo untuk memiliki preferensi politik masing-masing. Tetapi, dia mengingatkan preferensi tersebut hanya boleh diekspresikan di dalam bilik suara pada saat pemungutan suara yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Dalam proses menuju Pilkada, semua ASN di Kabupaten Ponorogo diwajibkan untuk menjaga netralitas tanpa pengecualian. Joko mengakui bahwa tantangan ini tidak mudah, mengingat calon-calon yang berlaga adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya pernah memimpin kabupaten tersebut.
“Tidak ada pilihan lain, semua harus netral. Perasaan atau kedekatan bisa disampaikan saat pencoblosan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joko Irianto mengingatkan ASN untuk menghindari pembentukan kelompok diskusi yang dapat menciptakan kesan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Ia menegaskan pentingnya mendukung proses Pilkada Ponorogo secara jujur dan adil.
“Kita dukung Pilkada Ponorogo secara baik dan benar,” tutupnya.
Joko Irianto ditunjuk sebagai Pjs Bupati Ponorogo setelah Bupati Sugiri Sancoko mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN) untuk maju dalam Pilkada Ponorogo 2024. Penunjukan ini resmi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.2.1.3-3804 tahun 2024.
Joko Irianto merupakan salah satu dari 13 Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan sebagai Pjs Bupati atau Wali Kota di berbagai daerah di Jawa Timur, dengan penugasan ini ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. [Adv/end]
