Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekitar 100 massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi hari anti korupsi sedunia di tiga titik lokasi berbeda. Yakni di Kejari, kantor Pemkab dan gedung DPRD Sidoarjo) Selasa (9/12/2025).
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa beberapa spanduk dan poster yang berisi tuntutan. ARSAK menilai Sidoarjo saat ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Dalam orasi yang disampaikan rakyat melihat dan merasakan langsung bagaimana infrastruktur dibiarkan tak terurus, banjir merendam jalan raya protokol hingga pemukiman warga, jalan rusak, dan layanan dasar yang berjalan setengah hati.
“Saat ini rakyat dapat menilai kondisi pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Proyek-proyek publik molor, tanpa penjelasan, tanpa transparansi, dan tanpa evaluasi yang dapat dipertanggungjawab – kan,” ucap kordinator lapangan (korlap) aksi Husein.
Selain itu, tambah dia, master plan (rencana induk) pembangunan terkait penanganan banjir yang diharapkan ada sejak awal periode justru baru dijanjikan rampung tahun 2026. Ini menunjukkan betapa rapuhnya perencanaan di meja kekuasaan.
“Janji politik yang dulu digembar-gembor kan bupati, kini tinggal slogan kosong. Perbaikan infrastruktur, master plan pengaman banjir, penataan wilayah, hingga peningkatan layanan dasar tak kunjung diwujudkan. Justeru yang muncul hilangnya kepercayaan rakyat, karena di balik layar pemerintahan terjadi disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Ini sebuah konflik internal yang akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat dalam bentuk stagnasi kebijakan dan mandeknya pembangunan,” urai korlap.
Dari tiga titik aksi, massa aksi hanya di terima di gedung DPRD Kab. Sidoarjo. Para demonstran ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H.Abdillah Nasih dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Warih Andono.
“Kita bersama rakyat satu suara mendukung aksi melawan korupsi,” tegas H. Abdillah Nasih saat menerima aksi. (isa/ted)
