Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Pusat telah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau mencabut BBM bersubsidi pada Sabtu (3.9). Alasannya, karena anggaran subsidi BBM terus membengkak setiap tahun dan pemerintah menilai sebanyak 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran.
Kebijakan tersebut menuai respon dari wartawan senior sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono. Menurutnya, solusi yang tepat atas kenaikan harga BBM dunia yang berimbas pada pembengkakan subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah bukan dengan cara menarik subsidi atau menaikkan harga BBM dalam Negeri. Melainkan, dengan cara membatasi konsumen BBM yang tidak tepat sasaran, lewat kebijakan politik tata ruang lingkungan yang hemat energi.
Menurut Dandhy, solusi kenaikan harga BBM dalam Negeri adalah sifat pemalas. Ia tidak secara gamblang menunjuk kepada siapa ia melayangkan kritikannya itu. Namun, dalam twitannya, ia merespon kebijakan kenaikan BBM dengan membaginya dalam 4 pemikiran: Jenius, kreatif, pemalas dan jahat.
Pertama, pemikiran jenius. Dalam hal ini, yang ia maksud jenius ialah dengan cara meminimalisasi konsumsinya lewat kebijakan politik tata ruang dan lingkungan yang hemat energi. Kedua, pemikiran kreatif, yakni dengan melakukan energi mix, pemberian insentif pajak dan memberlakukan stop over-engine vehicle.
Stop over-engine vehicle yang dimaksud Dandhy adalah dengan cara menargetkan subsidi BBM pada kendaraan motor dengan 100 cc dan mobil dengan 1000 cc. Namun hal ini bisa dikecualikan pada daerah dengan kontur tertentu.
Sementara, motor di atas 150 cc dan mobil di atas 1.500 cc bisa dikenakan pajak tinggi, lalu melarang aliran subsidi untuk motor 250 cc dan mobil 2.500 cc, kecuali bagi angkutan umum, niaga dan industri (dengan izin khusus).
Pemikran ketiganya adalah si Pemalas, yaitu dengan cara mencabut subsidi, bagi-bagi BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan menaikkan citra politik. Dan inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, sejak muncul wacana kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian BLT BBM, sebesar 600.000 untuk 4 bulan per kelompok keluarga. BLT tersebut sudah mulai dicairkan sejak 1 September.
Sedangkan, pemikiran terakhir adalah si Jahat, yakni dengan cara mengalokasikan dana subsidi BBM ke proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru. Seperti yang kita tahu, proyek pengalihan ibu kota ini menelan anggaran yang cukup fantastis, sebesar 446 Triliun. (Jhn/ian)
