Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menggelar sosialisasi ‘Hajar Serangan Fajar untuk Memerangi Korupsi’ kepada RT dan RW se-Kota Mojokerto. Sosialisasi digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.
Secara aktif, Pemkot bersama KPU dan Bawaslu Kota Mojokerto terus memberikan edukasi kepada masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Sehingga diharapkan akan melahirkan pemimpin terbaik untuk Kota Mojokerto dan Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro kembali menegaskan, agar dalam Pilkada mendatang agar memilih pemimpin bukan berdasarkan uang tapi mengedepankan kompetensi, ide, sikap dan konsep yang diusung oleh para calon agar terpilih pemimpin yang berintegritas.
“Apa yang kita lakukan ini bagian untuk menciptakan peradapan pada masa yang akan datang. Pemimpin punya kewenangan, bisa bikin kebijakan, kalau salah memilih Kota Mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun, jadi jangan dipilih karena uang. Pilihlah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan,” ungkapnya.
Sebagaimana tagline yang digaungkan KPK RI ‘Hajar Serangan Fajar untuk Memerangi Korupsi’. Mas Pj (sapaan akrab, red) menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Dimana seiring bertambahnya jumlah penduduk juga semakin kompleks masalah yang dihadapi.
Seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini mengimbau agar memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang memperhatikan masalah-masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
“Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkada ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar,” katanya.
Oleh karenanya semua yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya. RT-RW harus pro aktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit jika memungkinkan harus dibonceng dibawa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). ia juga mengimbau agar iklim di Kota Mojokerto yang sudah kondusif jangan tercerai berai hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkada.
“Semua yang punya hak suara sebisa mungkin harus memberikan hak suara. Sudah ada dua pasang calon silahkan dipitati mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak. Pesan saya yang penting tetap guyup rukun, tidak perlu berdebat. Jangan sampai iklim yang sudah teduh ini gegeran perkoro Pilkada,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni menyampaikan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi bukan memilih karena uang. Ia menjelaskan dampak negatif yang akan terjadi dalam masyarakat akibat money politik. “Ada hukum pidana dan penjara, kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan ketiga akan merusak paradigma bangsa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati menerangkan berbagai hal bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada termasuk praktik money politik Oleh karenanya ia mengajak para ketua RT dan RW berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
“Bawaslu tidak bisa sendiri hanya 3 orang, 9 orang di masing-masing kecamatan, dan di kelurahan ada 18 tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya Panjengengan ini menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi yang melanggar,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana yang telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Mojokerto, terdapat 105.313 orang pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS se-Kota Mojokerto. Sementara dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Mojokerto terdapat dua pasangan calon (paslon).
Yakni Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto nomor urut 1, pasangan Junaedi Malik-Chusnun Amin dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto nomor urut 2, Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi. [tin/kun]
