Ringkasan Berita:
- Abdussalam Shohib menilai dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah mencapai titik jenuh yang berpotensi membahayakan kondisi jam’iyyah.
- Ia menyoroti kelelahan fisik dan mental peserta muktamar akibat berbagai tekanan serta menyerukan pengembalian marwah NU melalui musyawarah yang bebas dan beradab.
- Jika dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, Abdussalam Shohib menawarkan agenda “Rekonsiliasi Total” melalui pemerataan kepemimpinan dan penguatan peran NU secara global.
Jombang (beritajatim.com) — Pengasug Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menilai dinamika yang terjadi dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah mencapai titik jenuh yang berpotensi membahayakan kondisi jam’iyyah.
Ia menyebut situasi tersebut bukan sekadar persepsi, melainkan realitas yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait kondisi fisik, mental, dan psikologis para peserta muktamar.
Menurut Abdussalam, para muktamirin dari PWNU, PCNU se-Indonesia, hingga PCINU luar negeri yang semestinya hadir dalam suasana nyaman, aman, dan penuh semangat bermusyawarah demi kepentingan jam’iyyah justru menghadapi kelelahan akibat dinamika konflik yang tajam selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
“Tanpa disadari, dinamika Muktamar ke-35 NU telah mencapai titik jenuh yang membahayakan bagi jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Fenomena ini bukan asumsi atau perluasan post truth, tapi fakta yang harus disadari,” kata Gus Salam saat konferensi pers di Denanyar, Sabtu (29/8/2026).
Gus Salam menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat sebagian peserta mengalami tekanan secara fisik maupun mental. Ia menilai proses muktamar yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan penguatan organisasi justru menghadirkan beban psikologis bagi sebagian warga NU yang terlibat dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti adanya berbagai bentuk tekanan yang disebutnya terjadi selama proses muktamar. Menurutnya, intimidasi struktural atas nama kewenangan organisasi, kepanitiaan, maupun pejabat negara telah memengaruhi ruang kebebasan peserta dalam menjalankan hak organisasi.
“Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, Kepanitiaan dan atau Pejabat Negara terjadi massif di Muktamar. Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tapi merusak substansi dan hakikatnya,” kata cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri.
Selain persoalan struktural, Abdussalam juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik yang menurutnya dapat mencederai nilai-nilai musyawarah dalam organisasi. Ia menyebut karantina dan politik uang yang dinilainya berlebihan telah memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis peserta.
“Karantina disertai money politik yang vulgar dan berlebihan tidak hanya menciptakan luka, juga beban psikologis dan trauma mendalam dalam berjam’iyyah,” lanjut Gus Salam yang didampingi sejumlah pengurus PCNU dari Majalengka dan Maluku Utara.
Ia menambahkan, tekanan dalam proses kepesertaan, persidangan, hingga protokol pengambilan keputusan turut menguras energi kebersamaan dan persaudaraan di dalam tubuh NU. Tekanan prosedur kepesertaan, persidangan hingga protokol keputusan menguras emosi dan energi kesatuan serta persaudaraan dalam jam’iyyah.
Abdussalam menegaskan bahwa keprihatinan terhadap dinamika muktamar tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Menurutnya, sejumlah elemen NU, mulai dari masyayikh sepuh NU-Pesantren, tokoh di internal PBNU, kepanitiaan, kader, simpatisan, hingga warga NU turut merasakan dampak dari situasi tersebut.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pihak-pihak yang melakukan manuver yang dinilainya tidak sesuai dengan semangat organisasi tidak merepresentasikan kepentingan negara, melainkan kepentingan pribadi.
“Kita meyakini oknum-oknum pejabat yang ikut bermanuver kotor dan becek dalam muktamar, sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, bukan kemashlahatan negara,” ungapnya.
Abdussalam juga menilai pidato Presiden RI dalam pembukaan muktamar menjadi sinyal bahwa seluruh dinamika yang berlangsung mendapat perhatian dari pemerintah.
“Dan kita yakin; apa yang disampaikan Bapak Presiden RI dalam pidato pembukaan muktamar merupakan sinyal kuat bahwa setiap pergerakan selama muktamar dalam pantauannya.”
Ia menyerukan agar praktik-praktik yang dapat mencederai nilai muktamar dihentikan dan NU kembali pada tradisi organisasi yang mengedepankan musyawarah, kebersamaan, serta penghormatan terhadap kedaulatan peserta.
“Sejarah kotor-becek bermuktamar dan berjam’iyyah harus diakhiri. Berikan ruang luas dan bebas bagi peserta muktamar, fungsionaris dan jamaah NU untuk menikmati mekanisme bermuktamar serta berjam’iyyah dengan nyaman, aman dan membahagiakan.”
Menurutnya, peserta muktamar harus diberikan ruang untuk menentukan sikap berdasarkan hati nurani dan pemikiran kritis yang berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
“Dan, biarkan peserta muktamar bertindak dengan nuraninya. Bersikap dengan nalar kritisnya; mengeksplorasi cara berpikir (fikrah) berbasis paham Aswaja yang membangkitkan jiwa khidmah berjam’iyyah dan bernegara.”
Dalam konteks pencalonan Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2026-2031, Abdussalam Shohib menyampaikan bahwa dirinya membawa amanah untuk mengembalikan marwah NU-Ulama sekaligus melakukan rekonsiliasi internal organisasi.
“Saya, Abdussalam Shohib , tidak hanya diperintah oleh Masyayikh Sepuh NU-Pesantren untuk berikhtiar menjadi pemimpin PBNU dengan cara santun dan beradab, juga diberi amanah-misi untuk mengembalikan marwah NU-Ulama serta melakukan REKONSILIASI TOTAL dalam khidmah berjam’iyyah NU dan berNKRI.”
Ia menyebut konsep “Rekonsiliasi Total” akan diwujudkan melalui sejumlah agenda pembaruan internal apabila dirinya mendapatkan kepercayaan memimpin PBNU periode 2026-2031.
Salah satu komitmen yang disampaikan adalah mengangkat Sekretaris Jenderal PBNU dari luar Pulau Jawa sebagai bentuk pemerataan kepemimpinan serta perhatian lebih besar terhadap PWNU dan PCNU di luar Jawa.
Selain itu, Abdussalam berencana memperkuat posisi NU di tingkat internasional dengan menghadirkan kader diaspora NU dalam struktur kepemimpinan, baik melalui posisi Wakil Ketua Umum maupun Ketua Bidang Luar Negeri.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring internasional Nahdlatul Ulama sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi kader NU dari berbagai wilayah.
Di sisi lain, Abdussalam menegaskan komitmennya untuk menjaga NU tetap berada pada jalur perjuangan organisasi dengan tidak masuk dalam politik praktis.
“Dan, secara organisasi kami tegas akan menghindarkan NU masuk pada kancah politik praktis demi kemaslahatan Jam’iyyah dan jamaah dengan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan (khittah) Nahdlatul Ulama.”
Melalui gagasan tersebut, Abdussalam Shohib menawarkan agenda kepemimpinan PBNU yang berfokus pada rekonsiliasi, pemerataan representasi, penguatan jejaring global, serta pengembalian nilai khidmah dalam kehidupan berjam’iyyah Nahdlatul Ulama. [suf]
