Malang (beritajatim.com) – Standar pengangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mendapat sorotan. Guru Besar Bidang Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., menilai indikator seseorang dianggap bekerja setelah melakukan aktivitas kerja minimal satu jam dalam seminggu berisiko mengaburkan realitas kesejahteraan masyarakat.
Kritik tersebut merespons pernyataan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, yang mengklasifikasikan seseorang tidak lagi menganggur apabila telah bekerja sedikitnya satu jam dalam seminggu.
Menurut Oman, standar satu jam kerja memang dapat digunakan untuk membedakan status pekerja dan pengangguran dalam pengukuran statistik. Namun, indikator tersebut tidak bisa dijadikan ukuran bahwa seseorang telah memiliki kehidupan yang layak.
Ia menilai kesejahteraan sosial memiliki dimensi jauh lebih kompleks daripada sekadar status bekerja. Aspek tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan sosial serta spiritualitas.
“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” ujar Prof. Oman, Senin (16/11/2026).
Pakar sosiologi yang akrab disapa Oman tersebut memberikan ilustrasi mengenai kesenjangan antara kategori bekerja dalam statistik dan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Apabila seseorang bekerja satu jam dalam seminggu dan mendapatkan upah Rp50 ribu, dalam sebulan ia hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp200 ribu jika dihitung empat minggu.
Berdasarkan indikator BPS, orang tersebut memang masuk kategori bekerja. Namun, pendapatan sebesar itu jelas tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.
“Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” ungkapnya.
Oman juga menyoroti kondisi pekerja yang menerima upah minimum. Menurutnya, besaran upah yang berlaku saat ini pun kerap belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat kelas pekerja.
Penghasilan bulanan sering kali langsung habis untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti konsumsi dan biaya sewa tempat tinggal. Akibatnya, pekerja kesulitan menyisihkan uang untuk tabungan masa depan maupun dana darurat.
Ia mengingatkan kembali amanat konstitusi UUD 1945, yang menempatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
“Pemerintah dituntut cerdas dalam menjaga ekuilibrium antara hak pekerja dan kepentingan pengusaha lewat regulasi yang berkeadilan,” ujar Oman.
Selain menciptakan iklim investasi yang sehat, Oman menyarankan pemerintah mengoptimalkan sektor pariwisata. Menurutnya, sektor tersebut memiliki efek domino yang dapat menggerakkan berbagai bidang usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.
Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dinilai perlu diperkuat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan inovasi, hingga dukungan akses pemasaran.
Oman mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan penurunan angka pengangguran dalam statistik. Evaluasi ketenagakerjaan, menurutnya, harus mempertimbangkan indikator kualitas hidup, tingkat pendapatan riil, dan stabilitas pekerjaan.
“Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah. Keberhasilan pembangunan, sejatinya diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mengantongi penghasilan tetap dan mampu memenuhi hajat hidup secara berkelanjutan,” kata Oman menutup keterangan. [dan/beq]






