Gubernur Khofifah Buka Jambore Perhutanan Sosial Jatim di Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Ubaya Training Center (UTC), Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Jambore diikuti 1.700 orang petani hutan dari 27 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Kelompok Usaha  Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan terimakasih atas peran dan kontribusi KUPS, KTH, dan LMDH terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jatim. “Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” katanya, Selasa (28/11/2023).

Mantan Menteri Sosial ini menyebut beberapa capaian tersebut antara lain Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim  tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp170 miliar dan Nasional mencapai Rp544 miliar.

Baca Juga: Ruko Simpang Tiga Jombang Disegel, Penghuni Tempuh Jalur Hukum

“Capaian realtime ini menjadikan Jatim sebagai Provinsi dengan NTE KTH Tertinggi secara Nasional. Meskipun capaian ini masih terus bergerak secara realtime. Saya sangat optimis nilai transaksi ekonomi Jatim masih dapat terus ditingkatkan. Pasca-ditetapkannya Kawasan Hutan Pengelolaan Khusus (KHDPK) oleh Kementerian LHK, capaian Perhutanan Sosial di Jatim hingga September 2023 sebesar 188,370.98 hektare,” katanya.

Angka tersebut tertinggi secara nasional, dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah sebesar 92,364.09 ha. Atau 5 kali lebih tinggi dari Jawa Barat sebesar 38,821.75 ha, 7 kali dari Banten dengan total 24.482,82 ha dan 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 ha. Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial.

“Hingga September 2023 Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan Jateng  23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK. Di Jawa Timur sudah ada 380 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektar. Dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit,” jelasnya.

Baca Juga: Janji Ganjar-Mahfud Berdayakan Guru Ngaji Jadi Kebijakan Nasional

KUPS-KUPS yang telah terbentuk tersebut merupakan start up yang perlu didukung dalam pengembangan usahanya untuk bisa berorientasi ekspor. Di Jawa Timur telah ada dua KUPS yang berkelas KUPS Platinum, artinya KUPS ini berorientasi ekspor atau sudah punya pasar internasional, yaitu KUPS Talas dan KUPS Pisang LMDH Wono Lestari di Lumajang. Sementara untuk gold telah terbentuk 34 KUPS, Silver 369 KUPS dan blue sebanyak 360 KUPS.

“KUPS, KTH dan LMDH sebagai kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, memiliki peran yang sangat penting. Kelompok petani hutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan, hutan sosial harus terus kita maksimalkan,” tegasnya. [tin/ian]