Ringkasan Berita:
- Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026.
- Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti untuk dipilih melalui sidang MPR.
- MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
- Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden pengganti hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2029.
Surabaya (beritajatim.com) – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka proses pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di pemerintahan. Mekanisme pemilihan penggantinya tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan mengikuti ketentuan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat pengunduran diri tersebut. Dalam keterangan resminya yang dipublikasikan melalui situs MPR RI, Muzani menyampaikan bahwa Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Muzani juga membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media. Gibran menyebut keputusan pengunduran dirinya diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran. Berdasarkan keterangan resmi MPR, rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, MPR membahas sejumlah agenda, di antaranya penetapan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti, serta pembentukan tim verifikasi persyaratan calon.
Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis (12/11/2026). MPR selanjutnya akan memproses pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Informasi mengenai penerimaan surat pengunduran diri dan tindak lanjut MPR tersebut juga diberitakan Kantor Berita ANTARA dalam artikel berjudul MPR tindak lanjuti surat pengunduran diri Gibran yang diterbitkan pada 12 November 2026.
Lantas, bagaimana mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran?
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal tersebut menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kandidat untuk menggantikan Gibran. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.
Aturan tersebut dapat ditemukan dalam dokumen UUD 1945 yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI, khususnya Pasal 8 Ayat (2).
Ketentuan lebih terperinci mengenai mekanisme pemilihan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. Pengajuan dua nama tersebut menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui sebelum pemilihan berlangsung.
Dalam keterangan resminya, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa setelah MPR mengirimkan surat permintaan kepada Presiden, kepala negara memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Kedua calon yang diusulkan Presiden selanjutnya mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR. Sebelum pemungutan suara, masing-masing kandidat wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota MPR.
Anggota MPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Bagaimana jika kedua calon memperoleh suara sama banyak?
Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan harus diulang satu kali.
Namun, apabila pemungutan suara ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari dua calon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU MD3.
Setelah ditetapkan, Wakil Presiden pengganti akan dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna sesuai ketentuan Pasal 47 UU MD3.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari
Salah satu ketentuan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden adalah batas waktu pelaksanaan pemilihan.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut juga menjadi perhatian Ketua MPR Ahmad Muzani setelah menerima surat pengunduran diri Gibran. Dalam keterangannya yang dikutip ANTARA pada 12 November 2026, Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak MPR menerbitkan surat permintaan pengajuan calon untuk menyerahkan dua nama kandidat pengganti.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan konstitusi dan mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui UU MD3.
Berbeda dengan Mekanisme Penggantian Presiden dan Wakil Presiden
Mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti juga perlu dibedakan dengan pengisian jabatan apabila Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan secara bersamaan.
Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Namun, apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami kekosongan jabatan, berlaku mekanisme berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.
Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa konstitusi telah mengatur jalur pengisian jabatan kepemimpinan nasional sesuai dengan kondisi kekosongan yang terjadi. [beq]
