Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak menjadikan denda hingga Rp3 juta sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan sampah. Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuktikan efektivitas kebijakan tersebut melalui perubahan perilaku masyarakat, sosialisasi hingga tingkat kampung, dan pengawasan yang konsisten.
Saifuddin menilai pemberian sanksi tanpa pembenahan kesadaran warga hanya akan menghasilkan penindakan sesaat. Pemkot harus menjelaskan bagaimana aturan itu diterapkan, siapa yang diawasi, dan bagaimana upaya mencegah warga kembali membuang sampah sembarangan.
“Kebijakan penegakan hukum dari DLH perlu diimbangi dengan penguatan kesadaran masyarakat. Sanksi finansial saja belum cukup untuk menyentuh akar masalah tanpa adanya perubahan pola pikir di tingkat masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat tersebut, Jumat (13/11/2026).
Dia meminta DLH tidak hanya mengandalkan pengumuman atau sosialisasi melalui media sosial. Petugas harus turun langsung ke RT, RW, perkampungan, hingga kawasan gang yang rawan menjadi lokasi pembuangan sampah liar.
Menurut Saifuddin, warga perlu memahami aturan sebelum penindakan dilakukan secara ketat. Tanpa sosialisasi yang merata, penerapan denda justru berisiko menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika akan memberikan sanksi, tetapi tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan edukasi. Sosialisasi harus dilakukan sampai ke lingkungan terkecil. Warga perlu tahu apa yang dilarang, bagaimana aturan diterapkan, dan apa konsekuensinya,” ujarnya.
Saifuddin juga mempertanyakan mengapa kebijakan penindakan tidak disertai skema penghargaan bagi warga yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan. Dia mengusulkan DLH memberikan apresiasi kepada warga dan pengurus RT/RW yang konsisten mengelola sampah dengan baik.
“Kebijakan pemerintah jangan hanya berisi hukuman. Warga yang sudah tertib dan mampu menjaga lingkungannya juga harus mendapat penghargaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki motivasi untuk menjaga kebersihan, bukan hanya takut terkena denda,” katanya.
Selain itu, dia meminta Pemkot melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan. Pendekatan tersebut diperlukan agar kepedulian terhadap kebersihan tumbuh dari kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena takut diawasi petugas.
“Dalam ajaran Islam ada prinsip An-nazhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Pesan ini harus terus disampaikan kepada masyarakat, terutama di titik-titik yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar. Menjaga kebersihan seharusnya menjadi kesadaran bersama,” pungkas Saifuddin.
Sebagai informasi, DLH Surabaya mulai memberlakukan denda administratif bagi warga yang membuang sampah sembarangan sejak 14 September 2026. Berdasarkan Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar kebijakan tersebut, pelanggar terancam denda Rp1 juta hingga Rp3 juta. [ADV/asg]
