Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan beberapa perhiasan diduga emas dan mata uang asing dalam penggeledahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas, yang diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Dia menambahkan, penyidik akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut.
“Dalam temuan uang-uang tersebut diantaranya ada lembaran SGD dan USD,” ungkap Budi.
Dia menjelaskan, temuan ini tentunya menjadi petunjuk bagi penyidik, bahwa ada penerimaan-penerimaan tunai dalam bentuk valas. Penyidik akan dalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan.
Masih menurut Budi, pengungkapan ini menjadi penting tidak hanya dalam proses penegakan hukum perkara ini saja, namun juga untuk upaya pencegahan ke depannya.
“Sehingga perbaikan yang dilakukan nantinya lebih sistemik dan konkret memberikan solusi atas akar permasalahan yang terungkap,” tegasnya.
Karena tentunya, lanjut Budi l, masyarakat menginginkan penyelenggaran pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan ini, dapat dijangkau dengan mudah, cepat, murah, dan berkeadilan.
“Jangan sampai kualitas pelayanan ditentukan tebal-tipisnya setoran, bukan oleh standar dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Seperti diketahui, dalam penggeledahan di kanwil BPN Jawa Timur, KPK menemukan yang sejumlah ratusan juta rupiah. KPK menduga uang-uang tersebut diduga penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim. Penyidik juga menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini.
Sebelumnya, dalam penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto penyidik KPK menemukan amplop berisi uang yang diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto. Uang ang diduga merupakan uang-uang yang diterima dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto itu masih tersimpan dalam amplop, nantinya tentu akan dilakukan penghitungan oleh penyidik.
Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul dan peruntukan uang tunai senilai Rp106,3 miliar yang disita dalam penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebagian besar uang sitaan, sekitar Rp 100 miliar, ditemukan dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri (LMP), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (SON), Direktur Utama (Dirut) Summarecon Adrianto Pitojo Adi (ADR), dan Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
KPK juga menetapkan tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka yang dimaksud adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK juga telah melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September s.d. 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. (hen/aje)
