Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan wisata Ijen yang ternyata belum berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Persetujuan Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (9/7/2025).
Melalui juru bicaranya, Sofi Indriasari, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah segera merumuskan strategi konkret untuk menggali potensi sumber PAD dari sektor pariwisata, khususnya kawasan Ijen yang menjadi salah satu destinasi unggulan Bondowoso.
“Kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat ke Ijen tidak memberi dampak signifikan pada PAD,” kata Sofi.
Ia menegaskan hal ini perlu menjadi perhatian serius Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beserta jajaran eksekutif.
“Supaya kehadiran wisatawan tidak hanya membawa jejak kaki, tapi juga kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain menyoroti minimnya dampak kunjungan wisatawan terhadap PAD, Fraksi PDIP juga menyampaikan sejumlah catatan kritis lainnya dalam pendapat akhirnya. Di antaranya terkait layanan kesehatan, kesejahteraan guru honorer, persiapan pilkades, optimalisasi PAD, pendataan kependudukan, hingga pengawasan dana desa.
Untuk sektor kesehatan, Fraksi PDIP meminta agar pasien yang datang ke puskesmas pada malam hari dan belum memiliki jaminan kesehatan seperti KIS atau UHC tetap dilayani tanpa dipungut biaya, dengan syarat dapat melengkapi administrasi setelahnya.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PDIP menuntut perhatian terhadap sekitar 600 guru honorer kategori R2 dan R3 yang belum memiliki sertifikat PPG, serta meminta insentif bagi 100 guru yang telah bersertifikat.
Terkait pemerintahan desa, fraksi mendorong Pemkab Bondowoso segera mengajukan permohonan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk 26 desa yang dinilai sudah siap.
Fraksi juga menyoroti rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada penerimaan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka meminta dilakukan review NJOP agar lebih optimal.
Dalam hal pendataan kependudukan, Fraksi PDIP mengusulkan agar honor kembali diberikan kepada perangkat desa yang melakukan pemutakhiran data, supaya data valid dan tidak tercampur dengan data yang tidak jelas atau “data sampah.”
Terakhir, Fraksi PDIP meminta Inspektorat dan para camat mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan TKD, yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Rapat Paripurna DPRD Bondowoso ditutup dengan seruan “Merdeka!” dari Fraksi PDIP sebagai bentuk komitmen mereka dalam mengawal kepentingan rakyat. [awi/beq]
