Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang alasan dan rasionalisasi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami sebenarnya ingin ada dialog antara DPRD Jember dengan mahasiswa. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat adalah sesuatu yang tidak populer, tapi harus diambil,” kata Tabroni, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi A, ditulis Minggu (11/9/2022).
Tabroni mengajak mahasiswa untuk melihat situasi global saat ini. “Setelah perang Rusia dan Ukraina, harga minyak di tingkat dunia naik. Itu tentu mempengaruhi perekonomian nasional di negara kita,” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
“Mahasiswa harus dipahamkan dulu hal tersebut. Walaupun faktanya mereka melihat masyarakat terkena dampak langsung dari pengurangan subsidi tersebut, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa faktanya 80 persen penikmat subsidi tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke atas,” kata Tabroni.
“Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil kebijakan-kebijakan seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), subsidi upah, yang merupakan bagian dari memindahkan uang triliunan rupiah tersebut kepada masyarakat kecil langsung, bukan kalangan menengah ke atas,” kata Tabroni.
[berita-terkait number=”3″ tag=”harga-bbm”]
Fraksi PDIP ingin memberikan pemahaman bahwa kebijakan itu bukannya tanpa dasar. “Karena kalau pengurangan subsidi tidak dilakukan, ekonomi semakin kolaps. Ini sesuatu yang tidak menarik bagi kita ke depan. PDI Perjuangan partai pendukung pemerintah, ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa soal situasi ini,” kata Tabroni.
Soal pengawasan terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat, Tabroni menegaskan, harus dilakukan oleh parlemen, pers, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat. “Tak boleh ada penyalahgunaan terhadap subsidi (yang dipindahkan ke masyarakat menengah ke bawah),” kata Tabroni. [wir/suf]
