Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mematangkan arah pembangunan daerah dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Angling Dharma ini menjadi langkah awal strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Forum tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekda Bojonegoro, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, NGO, organisasi perempuan dan pemuda, hingga insan media.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa FKP menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat disusun secara sepihak.
“RKPD 2027 harus dirancang secara inklusif, mendengarkan aspirasi masyarakat sejak tahap awal, agar menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Bojonegoro di masa mendatang,” ujar Setyo Wahono.
Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Pelayanan Dasar yang Difokuskan pada Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah fokus perencanaan, meliputi pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, digitalisasi layanan publik, penanggulangan kebencanaan, serta reformasi birokrasi. Arah kebijakan ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025–2029 serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian makro pembangunan daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun 0,20 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 147.330 jiwa pada 2024 menjadi 144.900 jiwa pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74, naik 0,99 poin dan menjadi peningkatan IPM tertinggi se-Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4,42 persen menjadi 3,90 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 berdasarkan data BPS Triwulan III tercatat tumbuh 6,39 persen dengan migas dan 6,16 persen tanpa migas. Nilai SAKIP meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 82,84. Pada sektor pelayanan publik, Bojonegoro meraih indeks 4,68, menempati peringkat keenam nasional dan kedua se-Jawa Timur dengan predikat Pelayanan Prima.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar menekankan pentingnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD. Hingga saat ini, sebanyak 809 usulan kegiatan dari seluruh fraksi DPRD telah terinput dan terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI.
“RKPD yang disusun diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah,” kata Abdullah Umar.
Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Forum Konsultasi Publik ini bertujuan menjaring masukan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif dengan memadukan perencanaan bottom-up dan top-down.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam aspirasi yang disampaikan, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 agar lebih responsif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. [lus/beq]
