Bondowoso (beritajatim.com) – Masyarakat Kabupaten Bondowoso mulai mengeluhkan kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram (gas melon) di berbagai wilayah meskipun bulan suci Ramadan masih cukup lama. Kondisi ini memicu perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bondowoso yang menduga adanya fenomena panic buying di tengah alokasi kuota yang sebenarnya masih stabil.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, mengungkapkan bahwa jatah elpiji 3 kg tahun 2026 sebesar 18.123 metrik ton tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 18.600 metrik ton. Ia menilai secara teknis ketersediaan barang per hari hampir sama, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya antrean yang mengular di berbagai pangkalan.
“Jatah DO per hari hampir sama dengan tahun lalu. Artinya secara kuota tidak jauh berbeda. Tapi faktanya sudah terjadi kelangkaan, padahal ini belum masuk Ramadan. Kita harus cari penyebabnya dulu, baru bicara solusi,” tegas Tohari, Kamis (29/1/2026).
Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Nunung Setyaningsih, membenarkan adanya gejala masyarakat yang membeli gas secara berlebihan. Warga merasa khawatir harga elpiji akan melonjak saat memasuki bulan puasa sehingga mereka berinisiatif menimbun stok di rumah masing-masing lebih awal.
“Ada kemungkinan masyarakat melakukan panic buying. Harga di pangkalan sesuai HET Rp18 ribu, tapi masyarakat khawatir saat Ramadan harga melonjak, sehingga beli lebih awal,” jelas Nunung saat memantau kondisi pangkalan.
Tohari menambahkan bahwa percepatan informasi di media sosial turut memperburuk persepsi masyarakat terhadap ketersediaan gas melon tersebut. Ia meminta pihak agen untuk lebih peka membaca situasi lapangan dan melakukan pemetaan distribusi yang lebih matang agar tidak terjadi kekosongan di satu wilayah.
“Ini bukan terjadi di satu pangkalan atau satu kecamatan saja. Hampir di beberapa kecamatan. Alokasi di pangkalan sebenarnya masih sama. Agen harus benar-benar membaca situasi di lapangan, perlu pemetaan yang matang,” ujarnya.
Ketua DPC Hiswanamigas Besuki, Ikbal Wilda Fardana, menjelaskan bahwa indikator kelangkaan seharusnya dipantau pada pangkalan resmi yang diawasi ketat lewat sistem pendataan KTP. Masalah sering kali muncul ketika stok di tingkat pengecer atau toko kelontong kosong, yang kemudian langsung diasumsikan sebagai kelangkaan oleh publik.
“Untuk menyimpulkan elpiji itu langka atau tidak, indikatornya ada di pangkalan resmi, bukan di toko kelontong. Tapi terkini, ketika di toko kosong, masyarakat langsung berasumsi elpiji langka,” kata Ikbal.
Saat ini distribusi elpiji 3 kg mewajibkan pangkalan mencatat identitas pembeli secara harian guna memastikan subsidi tepat sasaran. Ikbal juga mengakui adanya potensi stok cepat habis karena banyak rumah tangga kini memiliki lebih dari satu tabung sebagai cadangan pribadi.
Ia juga menyinggung terkait pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap menggunakan gas nonsubsidi. “Aturannya jelas, SPPG wajib menggunakan gas nonsubsidi. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan elpiji 3 kg,” tegasnya secara lugas.
Anggota Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, membela masyarakat desa dengan menilai tuduhan penimbunan oleh warga kurang masuk akal. Politisi PDIP ini menegaskan bahwa warga desa saat ini justru sedang kesulitan hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan memasak harian mereka.
“Tidak mungkin warga desa nimbun sampai lima tabung. Buat apa? Faktanya sekarang justru warga bingung mau masak,” ujar Andi menanggapi situasi darurat tersebut.
Andi mendesak Satgas Elpiji 3 Kg segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sembilan agen lainnya setelah sebelumnya mengunjungi PT Rizky Jaya Makmur. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada indikasi elpiji subsidi ini diselewengkan ke luar daerah oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kita tidak ingin warga panik dan marah. Kecuali memang ada indikasi elpiji dilempar ke luar daerah seperti kasus pupuk bersubsidi,” tandasnya.
Sementara itu, pihak SPPG Mitra Mandiri Dabasah memastikan bahwa operasional mereka sepenuhnya mematuhi aturan penggunaan gas industri. Perwakilan SPPG, H. Muzzamil, menyatakan bahwa penggunaan gas 3 kg sangat tidak logis untuk kebutuhan dapur skala besar seperti program MBG.
“SPPG pakai gas 3 kg itu tidak mungkin. Belum masak sudah habis. Dari awal SOP-nya pakai 50 kg. Saya kira semua SPPG di Bondowoso juga begitu,” ungkapnya memberikan klarifikasi.
H. Muzzamil menjamin dapurnya terbuka untuk diaudit atau disidak kapan saja guna membuktikan transparansi penggunaan energi nonsubsidi. Ia berharap isu keterlibatan SPPG dalam kelangkaan gas melon tidak menjadi bola liar yang membingungkan masyarakat luas. [awi/beq]
