Blitar (beritajatim.com) – Di tengah bayang-bayang pemotongan APBD Kota Blitar sebesar Rp150 miliar, sebuah angin segar berhembus dari program strategis nasional. Wakil Wali (Wawali) Kota Blitar, Elim Tyu Samba, memaparkan analisis ekonomi yang mengejutkan terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Tak tanggung-tanggung, perputaran uang dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diprediksi mencapai Rp37 miliar per bulan. Angka ini dinilai menjadi bantalan ekonomi yang krusial bagi ketahanan finansial masyarakat Kota Blitar saat ini.
Elim menguraikan kalkulasi ekonomi yang menjadi dasar optimisme tersebut. Dengan asumsi harga Rp15.000 per porsi dan kapasitas produksi setiap unit layanan (dapur) rata-rata mencapai 2.500 porsi per hari, maka pergerakan uang yang dihasilkan sangat masif.
“Jika satu porsi Rp15.000 dikalikan 2.500 porsi, dalam satu hari untuk 38 titik dapur di Kota Blitar itu perputarannya sudah Rp1,4 miliar. Jika dihitung 26 hari kerja dalam sebulan, angkanya mencapai Rp37 miliar. Ini nominal yang luar biasa fantastis,” ungkap Elim saat memaparkan dampak ekonomi MBG, Sabtu (7/3/2026).
Secara kritis, Elim menyoroti bahwa program ini datang di saat yang tepat. Kota Blitar saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat pemotongan APBD sebesar Rp150 miliar. Masuknya dana segar melalui jalur MBG diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang sempat goyah.
“Kondisi APBD kita terpotong Rp150 miliar, jadi kehadiran MBG ini sangat membantu. Uang tersebut tidak menguap begitu saja, tapi masuk ke kantong supplier, pedagang buah di pasar, pelaku UMKM, hingga menjadi gaji bagi karyawan dapur,” jelasnya.
Elim menilai, meskipun angka Rp37 miliar tersebut tampak sangat menjanjikan di atas kertas, kredibilitas program ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
“Publik dan legislatif perlu mengawasi dua hal krusial yakni memastikan bahwa supplier benar-benar berasal dari UMKM Blitar, bukan korporasi besar dari luar daerah agar efek domino ekonomi tetap tinggal di Bumi Bung Karno,” terangnya.
Selain itu, jangan sampai fokus pada perputaran uang mengalahkan kualitas gizi yang menjadi hak anak-anak sekolah.
“Jika 38 titik di Kota Blitar bisa berjalan full sesuai rencana, ini akan sangat membantu stabilitas ekonomi kita,” pungkas Elim. (owi/ian)
