Jember (beritajatim.com) – Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diikuti pemerataan. Masih ada ketimpangan yang menyebabkan daya tahan daerah berbeda-beda dalam menghadapi persoalan keterbatasan fiskal.
“Ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen pada 2025, dan kontribusi Pulau Jawa 56,93 persen. Ini artinya ketimpangannya sangat nyata,” kata Adhitya Wardhono, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditulis Senin (6/7/2026).
Tingginya pertumbuhan tidak otomatis menunjukkan sebuah daerah kaya raya. Problem pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masih terkonsentrasinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Jawa Timur memberikan kontribusi 14,21 persen dan DKI Jakarta memberikan kontribusi 16,61 persen untuk perekonomian nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi seluruh pulau Sumatra hampir setara DKI.
Perekonomian di Jawa Timur terpusat di empat daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Gresik yang mengandalkan sektor manufaktur. “Ini menunjukkan tantangan bagaimana mengubah logika pertumbuhan menjadi pemerataan dan produktivitas daerah,” kata Adhitya.
Ironisnya besarnya sumbangsih untuk perekonomian nasional tidak membuat Jatim terbebas dari ketimpangan kapasitas daerah yang mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Timur masih berkutat dengan masalah IPM dan kemiskinan.
Menyitir Amartya Sen, peraih Nobel, Adhitya mengatakan, daerah sebenarnya bisa tumbuh, namun dengan kesejahteraan lebih dari pertumbuhan ekonominya. “Jadi pertumbuhan tidak usah dipikirkan, yang perlu dipikirkan apakah kesejahteraan ada atau tidak,” katanya.
Selain PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia, patokan keberhasilannya adalah pengelolaan kemiskinan, produktivitas, dan kualitas pekerjaan. “Jika ini mampu dikelola teman-teman bupati dan wali kota, saya pikir ini akan menjadi jalan keluar,” kata Adhitya. .
Tentu saja, menurut Adhitya, resep di setiap daerah berbeda-beda. “Tidak ada yang generik, yang ada adalah spesifik, karena daerah memiliki karakter, sejarah, aset, struktur ekonomi dan institusi yang berbeda,” katanya.
“Daerah agraris tidak bisa dipaksakan menjadi perdagangan, industri tidak bisa jadi pariwisata, pendidikan tidak bisa dipaksakan jadi pesisir. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya kira-kira masalah lokal ini terpindai dengan baik atau tidak, dan model daerah apa yang bisa dimungkinkan.,” kata Adhitya.
Oleh sebab itu, Adhitya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat konsep incorporated, yang membutuhkan kerja sama pemerintah sebagai regulator dan sektor swasta atau dunia usaha dalam satu kesatuan yang terpadu untuk mengelola kekayaan ekonomi dan memperkuat daya saing daerah.
Adhitya menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak berhenti pada urusan transfer anggaran, namun menghasilkan transformasi ekonomi daerah. Semua pihak perlu memikirkan cara untuk menggalakkan potensi lokal untuk menjadi sumber kemajuan nasional. “Bagaimana institusi lokal bisa hadir, masyarakat lokal bisa berdaya, sehingga menjadi sumber kemajuan nasional,” katanya.
Sejarawan ekonomi asal Hungaria, Katl Polanyi, menerbitkan buku berjudul The Great Transformation pada 1944. “Di situ dia mengatakan, economics is embedded in society. Ekonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari masyarakat dan institusi sosialnya. Begitu terlepas menjadi masalah,” kata Adhitya.
Namun masalahnya, menurut Polanyi, pasar bergerak dinamis. “Kalau pasar dikuasai orang tertentu dan tidak dikuasai oleh masyarakatnya embeddednya hilang, jadi problem,” kata Adhitya.
Mengutip pemenang penghargaan Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Adhitya mengingatkan, bahwa institusi menentukan kemajuan daerah. “Sekarang kita tidak ngomong lagi punya komitmen inovatif, kita punya sumber daya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana daerah dikelola. Siapa yang mengelola, sistem apa yang ingin dikelola dan sebagainya,” katanya.
“Apa yang dikelola? Regulasi. Regulasi adalah kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Ini harus jelas. Akuntabilitas publik, tata kelolanya harus jelas. Birokrasi, sistemnya, dan layanan publik. Ini yang harus dipikirkan,” kata Adhitya.
Di sinilah diperlukan kesiapan daerah untuk dibebani semua persoalan. “Bagaimana kualitas institusi pemerintah daerah, Rapornya kita lihat dari indeks kualitas kebijakan yang dibuat,” katanya. [wir/ian]
