Iklan Banner Sukun
Ekbis

5 Tahun Berdiri, BPKH Kelola Dana Haji Capai Rp162 T

Anggota Badan Pelaksana BPKH Rahmat Hidayat

Surabaya (beritajatim.com) – BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) kini telah lima tahun berdiri. Dalam rentang waktu tersebut, dana haji yang dikelola BPKH kini telah mencapai Rp162 triliun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Rahmat Hidayat, memaparkan besaran dana kelolaan tersebut meningkat cukup signifikan. Sementara ketika berdiri, BPKH mendapat pelimpahan dana haji dari Kementerian Agama sebesar Rp93 triliun.

“Dana yang diserahkan Kementerian Agama ke BPKH Rp93 triliun. Dalam lima tahun dana tersebut sudah bertambah menjadi Rp162 triliun,” kata Rahmat saat Media Gathering Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (15/9/2022).

Sementara, dana imbal hasil yang didapat dari Kemenag saat itu di kisaran Rp5,7 triliun. Selama Dana ini juga mengalami peningkatan cukup tinggi.

“Dalam lima tahun itu total imbal hasilnya di kisaran Rp10,5 triliun,” kata dia.

Pertumbuhan dana tersebut menunjukkan kinerja BPKH sangat baik dari segi fiskal. Sementara dari sisi kualitas, kata Rahmat, hasil audit BPK menetapkan BPKH masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut.

“Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan haji itu telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ucap Rahmat.

Rahmat kemudian menjelaskan berdirinya BPKH mengemban beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan haji, yang dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Haji dalam beberapa tahun terakhir.

“Tetapi peningkatan kualitas pelayanan itu pasti ada kaitannya dengan biaya,” ucap Rahmat.

Hal inilah yang menjadi tujuan kedua didirikannya BPKH. Tujuan kedua tersebut yaitu meningkatkan efisiensi dan rasionalitas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Terkait Bipih, Rahmat menerangkan, biaya yang disetor calon jemaah haji dalam enam tahun terakhir berada di kisaran Rp35 juta per orang. Biaya tersebut belum mengalami perubahan hingga saat ini.

Di sisi lain, kebutuhan akan pelayanan ibadah haji terus mengalami peningkatan. Dia menyebut biaya riil penyelenggaraan ibadah haji dalam kondisi normal mencapai Rp70 juta per orang.

“Jadi selisihnya itu cukup besar, 50 persen,” kata dia.

Sementara khusus untuk 2022, Bipih naik signifikan menjadi Rp98 juta per orang. Ini disebabkan adanya kenaikan biaya masyair yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sebesar Rp1,5 triliun.

Angka tersebut dibagi sesuai kuota. Sehingga, didapat angka total Rp98 juta per kepala. Sementara kontribusi jemaah haji tidak bertambah dan tetap di angka Rp35 juta per kepala.

Namun demikian, para jemaah mendapat imbal hasil dari aplikasi BPKH sebesar Rp4 juta. Sehingga tiap jemaah haji memberikan kontribusi biaya sebesar Rp39 juta pada musim 2022.

“Rp39 juta dibandingkan dengan Rp98 juta (biaya riil ibadah haji), berapa selisihnya? Apakah angka selisih ini dikaitkan dengan tujuan kedua apakah cukup rasional atau tidak? Ini dikaitkan dengan keberlanjutan sistem pengelolaan haji ke depan,” kata dia.

Beruntung, terang Rahmat, selama dua tahun tidak ada keberangkatan ibadah haji dari Indonesia akibat pandemi. Sehingga, BPKH memiliki tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kekurangan biaya haji.

“Bagaimana ke depan seandainya tidak ada tabungan dan kuota kembali menjadi kuota normal,” ungkap Rahmat.

Sekretaris Badan BPKH, Emir Rio Krishna mengungkapkan, pihaknya mengelola dua jenis sumber dana. Pertama, dana setoran awal dan lunas sebesar Rp35 juta jemaah.

“Ditambah kami juga mengelola Dana Abadi Umat,” ucap Emir.

DAU yang dikelola BPKH mencapai Rp3,7 triliun. Sesuai aturan perundang-undangan, dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti membangun mushola atau masjid, ruang kelas, bahkan bantuan ke masyarakat.

“Jumlahnya cenderung meningkat. Untuk 2022 ini saja jumlah pengalokasiannya sebesar Rp230 miliar,” kata dia. [beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar