Surabaya (beritajatim.com) – Meski resmi mendukunga pasangan calon Pilwali Surabaya 2024 Eri Cahyadi-Armuji, duo ‘vokalis’ DPRD Surabaya, Imam Syafi’i dari Partai NasDem dan Mochamad Mahmud dari Partai Demokrat mengklaim bakal tetap kritis terhadap Pemerintah Kota (Pemkot).
Di periode 2019 – 2024, Imam dan Machmud memiliki rekam jejak kritis terhadap Pemkot Surabaya dibanding DPRD Surabaya lainnya.
Dalam catatan beritajatim.com, mantan jurnalis itu kerap vokal terhadap permasalahan warga, kebijakan yang tidak berpihak kepada warga hingga utak-atik anggaran di badan anggaran.
Ima Syafi’i menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap kritis terhadap pemerintah kota jika menemukan ketidakadilan di masyarakat.
“Insya Allah kami akan tetap konsisten selama itu menyangkut kepentingan rakyat, dan jika ada hal-hal yang menurut kami kurang tepat, kami akan mengingatkan Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota,” ujar Imam kepada beritajatim.com, Senin, 2 September 2024.
Imam mengakui meskipun NasDem saat ini berkoalisi mendukung Eri-Armuji, hal itu tidak akan menghalanginya untuk memberikan masukan atau kritik terhadap pemerintahan.
“Meskipun sekarang kami bagian dari tim Eri-Armuji, tentu kami memiliki cara untuk memberikan nasehat kepada mereka,” jelas dia.
Sementara itu, Machmud menyatakan bahwa ia akan tetap konsisten dalam menyuarakan kebenaran jika Eri – Armuji terpilih kembali untuk periode mendatang. Menurut dia, tugas DPRD bukan hanya sebagai mitra, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan.
“Saya akan tetap mengkritisi Pak Wali, akan menyampaikan sebuah kebenaran jika memang di bawah ada kesalahan. Itu tugas dan fungsi DPRD, misalnya kalau di bawah ada orang yang masih belum sejahtera itu tugas kita menyampaikan,” kata Machmud.
Menurut dia, kritik yang disampaikan bertujuan untuk kemaslahatan dan perbaikan, agar kota Surabaya menjadi lebih baik lagi.
“Jadi, kita akan memberi masukan kepada Pak Wali jika memang tidak ada perubahan. Semua ini demi kebaikan Pemerintah Kota Surabaya,” tegas dia.
Machmud menambahkan bahwa dalam menyampaikan kritik, dia akan berbicara secara terbuka atau melalui media massa.
“Kalau ada masalah, kami tetap akan menyampaikan, baik langsung maupun melalui media. Misalnya ada pelayanan yang kurang baik di kecamatan atau kelurahan, tetap akan kami kritisi. Kami tidak boleh diam,” tegas dia. [asg/beq]
