Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengingatkan pelaksanaan lelang jabatan jangan hanya berputar kepada ‘circle’ atau lingkaran. Menurutnya, jika tidak dilakukan dengan profesional dan proporsional, proses tersebut hanya akan menjadi formalitas belaka.
“Jangan sampai ini berputar di circle. Kalau sudah seperti itu, ini hanya sekadar formalitas yang tidak didukung oleh fakta di lapangan,” tegas Yona di DPRD Surabaya, Jumat (7/3/2025).
Politisi Gerindra ini menyebutkan bahwa lelang jabatan seharusnya menjadi upaya untuk memilih pemimpin yang kompeten dan benar-benar memiliki kapasitas. Sementara, dia khawatir lelang jabatan ini hanya akan menguntungkan sekelompok orang yang ada dalam satu lingkaran tertentu.
“Jangan sampai yang dipilih hanya berasal dari satu circle saja, karena itu akan menghambat perubahan yang diinginkan,” tambahnya.
Proses ini, menurutnya, harus benar-benar terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang memiliki kompetensi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa calon pemimpin yang dipilih harus memiliki visi besar untuk dinas yang akan dipimpinnya, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.
Ia menilai bahwa tanpa grand design yang matang, program-program pemerintahan kota Surabaya akan sulit terwujud dengan efektif.
“Calon pemimpin ini harus punya grand design yang jelas. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membawa perubahan di dinas yang dipimpinnya?” ujar Yona.
Selain itu, Yona juga memberikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Ia menilai banyak program yang belum terealisasi dengan maksimal dan harus segera dibenahi.
“PAD sempat minus dan itu harus jadi perhatian utama. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut karena tidak ada upaya serius untuk mengoptimalkan,” jelasnya.
Program “Satu RW, Satu TBM” dan “Satu RW, Satu Nakes” yang dicanangkan oleh pemerintah kota juga tak luput dari kritik. Yona mempertanyakan apakah program-program tersebut realistis dan dapat diterapkan dengan baik.
“Program ini sangat bagus di atas kertas, tetapi apakah benar-benar bisa dilaksanakan? Apakah kita mampu menjangkau seluruh kelurahan di Surabaya dengan program seperti itu?” tandasnya.
Kritik juga dilontarkan terkait dengan sektor kesehatan. Yona menuntut agar sistem pelayanan kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah kota benar-benar dapat diwujudkan dan tidak hanya menjadi janji kosong.
“Warga Surabaya sudah banyak yang mengeluh tentang layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot. Jangan sampai janji hanya berbicara soal KTP, tapi kenyataannya berbeda,” tandasnya. [ADV/asg]
