Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai kebijakan ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan memenuhi standar gizi.
“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Mestinya vendor MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan didukung oleh vendor profesional serta berpengalaman dalam bidang katering,” ujar Yona yang akrab disapa Cak Yebe, Senin (29/9/2025).
Cak Yebe menjelaskan, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Dia mengingatkan agar SPPG maupun pihak yang mengelola vendor MBG tidak menutup mata jika menemukan indikasi pelanggaran SOP di lapangan.
“Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegas dia.
Selain memastikan distribusi berjalan tepat waktu, tim SPPI juga berperan sebagai pengawas dan edukator. Menurut dia, mereka harus memberikan edukasi gizi kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman.
“SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi dan operasional MBG di sekolah-sekolah berjalan dengan baik,” lanjut Cak Yebe.
Dia meminta Pemkot Surabaya belajar dari kasus MBG di daerah lain yang mengalami masalah seperti dugaan keracunan siswa. Salah satu langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah melibatkan puskesmas dan tim psikologi untuk memantau kesehatan fisik dan perkembangan psikologis siswa.
“Pemkot bisa menggandeng perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas psikologi dan pendidikan. Jika ini diterapkan, kunjungan berkala setiap minggu secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” jelas dia.
Menurut dia, permasalahan seperti dugaan keracunan bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Untuk itu, dia menyebutkan pentingnya evaluasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi generasi muda Surabaya.
“Mumpung belum terjadi di Surabaya seperti di daerah lain, apa salahnya kita evaluasi dan menerima masukan dari masyarakat,” pungkas Cak Yebe. [asg/ian]
