Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk konsisten menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga stabilitas pembangunan kota di tengah melambatnya penopang ekonomi nasional serta tantangan global yang semakin dinamis.
Eri menegaskan arah kebijakan tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (ForWan) Surabaya di Hotel Aria Centra.
“Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dijalankan beriringan,” kata Eri pada Jumat (6/2/2026).
Mantan jurnalis ini menyoroti fenomena melambatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor yang menjadi tantangan serius bagi ketahanan fiskal daerah. Belanja pemerintah atau government spending kini menjadi bantalan krusial untuk menopang daya beli masyarakat Surabaya di tengah ketidakpastian tersebut.
“Di tengah tantangan global dan nasional, beberapa penopang ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor sedang melambat,” tambah dia. Efektivitas belanja harus benar-benar dijaga ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak ekonomi maksimal bagi warga.
Eri mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur strategis dan program bantuan sosial harus berjalan serempak tanpa perlu dipertentangkan satu sama lain. Program perlindungan sosial berfungsi menjaga konsumsi warga, sementara infrastruktur memacu geliat ekonomi jangka panjang yang sangat dibutuhkan kota.
“Government spending masih menjadi penyangga utama. Tapi belanja pemerintah harus benar-benar optimal,” katanya menegaskan urgensi efisiensi fiskal Pemkot Surabaya. “Infrastruktur strategis dan bantuan ke warga itu tidak untuk dipertentangkan. Keduanya harus jalan bersama,” ucap Eri dengan nada tegas.
Pada sektor transportasi publik, Komisi C mendorong adanya komitmen pembiayaan yang konsisten melalui payung hukum berupa Perda Transportasi Umum. Langkah ini bertujuan mengunci alokasi minimal 5 persen APBD agar pengembangan armada seperti Suroboyo Bus dan Wirawiri berjalan secara berkelanjutan.
“Untuk transportasi umum memang mahal, karena itu anggarannya harus dikunci,” ujarnya mengenai kebutuhan anggaran yang diestimasi mencapai Rp660 miliar per tahun. Keberadaan Perda ini sangat penting untuk memastikan layanan transportasi umum tetap berkualitas bagi mobilitas harian Gen Z dan produktivitas warga.
Terkait isu parkir, Eri memandang persoalan tersebut bersifat sistemik sehingga memerlukan solusi teknologi yang bersifat struktural dan transparan. Digitalisasi parkir melalui sistem non-tunai di 78 titik utama terus diperluas untuk meminimalisir kebocoran pendapatan serta meningkatkan layanan publik.
“Belum ada kota yang target parkirnya tercapai. Artinya problem ini memang sistemik,” jelasnya.
Kendati demikian, ia memastikan pelayanan tetap inklusif bagi warga yang mungkin masih menggunakan transaksi uang tunai.
Eri juga menyarankan reformasi pengelolaan aset daerah agar lebih terbuka dan menarik minat para calon investor untuk berinvestasi di Surabaya. Model zonasi dan transparansi harga aset dinilai mampu mempercepat masuknya modal yang akan menggerakkan roda ekonomi lokal lebih cepat.
“Aset dipaparkan terbuka, zonasinya jelas, harganya transparan. Investor jadi mudah mengakses,” kata Eri.
Terakhir, ia mendorong pengendalian banjir berbasis resiliensi yang menitikberatkan pada kemampuan adaptasi kota terhadap anomali cuaca. Konsep ini menekankan bahwa solusi alam dan infrastruktur hijau jauh lebih berkelanjutan untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem bagi pemukiman warga.
“Yang dikejar bukan nol banjir, tapi kemampuan kota beradaptasi terhadap banjir,” pungkas Eri. [asg/beq]
