Blitar (beritajatim.com) – Peristiwa Kebakaran Pasar Kesamben seharusnya menjadi bahan koreksi Pemerintah Kabupaten Blitar. Kurangnya kendaraan pemadam kebakaran membuat proses pemadaman api memakan waktu hingga lebih dari 5 jam. Itu pun setelah dibantu oleh Damkar Kabupaten Malang, Tulungagung, serta Kediri.
DPRD Kabupaten Blitar pun ikut menyoroti kurangnya kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Menurut ketua DPRD Kab. Blitar, Suwito Saren Satoto, 2 unit kendaraan pemadam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tidak cukup untuk menjangkau 22 kecamatan yang ada.
“Kebakaran kemarin harus jadi pelajaran bagaimana semua panik, karena jumlah armada pemadam kebakaran cuma 2, jumlah segitu apa ya cukup menjangkau semua kecamatan yang jumlahnya mencapai 22,” kata Suwito, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (1/12/2022).
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar, luasnya wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki 22 kecamatan, seharusnya dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah setempat untuk melakukan penambahan kendaraan pemadam kebakaran. Suwito menambahkan bahwa 2 unit kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkab Blitar sudah terbilang tua.
Maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan peremajaan sekaligus penambahan jumlah armada pemadam. Penyusunan rencana penambahan kendaraan tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan untuk menjangkau 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.
“2 Kendaraan itu kan udah tua juga sudah seharusnya kita lakukan penambahan, kabupaten Blitar itu luas loh apa mungkin 2 armada cukup,” imbuhnya.
Suwito menjelaskan bahwa total anggaran yang dimiliki Kabupaten Blitar mencapai 2,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut dirasa cukup besar untuk penganggaran satu kendaraan pemadam kebakaran setiap tahunnya.
Bukan hanya satu, DPRD Kabupaten Blitar berharap jumlah armada pemadam kebakaran yang dimiliki pemerintah setempat berjumlah sekitar 8 unit. Jumlah tersebut dirasa cukup untuk menjangkau 22 kecamatan yang tersebar di wilayah barat, timur, Utara hingga selatan yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia.
“Anggaran kita itu total 2,3 triliun rupiah, itu saya rasa lebih dari cukup untuk penganggaran satu mobil damkar tapi kog ya gak pernah dianggarkan,” paparnya.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu juga merasa heran, bahwa selama ini belum ada pengajuan penambahan jumlah kendaraan pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran Kesamben itu pun seharusnya menjadi tamparan keras buat Pemerintah Kabupaten Blitar terkait layanan kedaruratan.
Suwito merasa bahwa selama ini layanan kedaruratan Pemerintah Kabupaten Blitar masih jauh dari harapan. Bukan hanya soal minimnya kendaraan pemadam kebakaran namun sejumlah tempat umum di kabupaten Blitar juga belum semua memiliki hidran kebakaran.
Seperti di pasar Kesamben Kabupaten Blitar yang beberapa waktu lalu terbakar, juga belum memiliki hidran kebakaran. Hal itu juga menjadi faktor sulitnya proses pemadaman kebakaran.
“Saya juga heran kenapa ya kita itu jauh sekali soal layanan kedaruratan, masih tertinggal gitu, padahal anggaran kita besar seharusnya bisalah buat setahun beli satu kendaraan Damkar,” paparnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”blitar”]
DPRD Kabupaten Blitar menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan koreksi secara besar-besaran terkait kedaruratan bencana. Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Blitar menghitung kembali standar keperluan minimal untuk pelayanan kedaruratan, mulai dari jumlah kendaraan, personel hingga kebutuhan yang lain.
Suwito memberikan contoh dalam sektor pemadam kebakaran, sudah seharusnya sejak beberapa tahun lalu dilakukan penambahan kendaraan, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada. Perhitungan Kedaruratan ini juga sangat diperlukan untuk menentukan strategi penggunaan dan alokasi anggaran setiap tahunnya. [owi/but]
