Bojonegoro (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bojonegoro memastikan pengawalan ketat terhadap rencana megaproyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terintegrasi dengan Flyover demi mengurai kemacetan kronis di wilayah perkotaan. Proyek strategis ini disepakati bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wajib menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan bahwa urgensi pembangunan JLS sudah sangat mendesak untuk dicarikan solusi permanen. Hal ini didasari pada peningkatan volume kendaraan yang sering memicu penumpukan arus di Bundaran Jetak dan Simpang Proliman Kapas.
“Kami mendukung penuh proyek JLS dan Flyover ini karena persoalan sosial dan kemacetan di Bojonegoro sudah saatnya dicarikan solusi permanen. Namun, kami memberikan catatan tegas: pembangunan ini harus inklusif,” ujar politisi PKB tersebut.
Umar menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan tim ahli Universitas Gadjah Mada (UGM) harus memastikan adanya pemerataan ekonomi di sepanjang jalur. Penentuan titik pintu masuk (inlet) dan keluar (outlet) JLS wajib dihitung secara matang agar tidak memindahkan titik kemacetan ke lokasi baru.
“Mengingat jalur ini diproyeksikan untuk kendaraan bermuatan besar, konstruksi harus mumpuni namun tetap efisien secara anggaran,” imbuh pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Bojonegoro tersebut. Pihaknya mengingatkan agar aspek teknis dan efisiensi anggaran berjalan beriringan tanpa mengurangi kualitas serta fungsi infrastruktur.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan sedang dalam tahap pematangan rencana bersama Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik UGM. Ia mendorong konsep pembangunan yang efisien, minimalis, namun tetap memiliki visi jangka panjang bagi kemajuan daerah ke depan.
“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur atau layout jalur yang lebih detail serta untuk efisiensi lahan dan struktur,” kata Wahono pada Kamis (19/2/2026).
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, memaparkan bahwa studi kelayakan (FS) proyek ini telah rampung sepenuhnya pada 2025. Memasuki tahun 2026, proyek berlanjut pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta penyiapan dokumen pengadaan tanah bagi warga terdampak.
Proses administrasi lainnya seperti dokumen Amdal dan Andalalin juga dikerjakan secara paralel guna mempercepat realisasi fisik di lapangan. JLS ini direncanakan membentang di sisi selatan rel kereta api guna mengalihkan arus kendaraan bermuatan besar agar tidak masuk ke jantung kota.
Jalur ini diproyeksikan menjadi rute utama logistik agar beban jalan di titik Bundaran Jetak dan Proliman Kapas berkurang secara signifikan. Kehadiran flyover menjadi solusi teknis paling tepat mengingat akses wilayah selatan kota harus bersinggungan langsung dengan jalur perlintasan kereta api yang aktif. [lus/beq]
