Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Fraksi PDIP, Khusnul Khotimah, mempertanyakan rencana Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya mengumpulkan pelajar calon penerima beasiswa pemuda tangguh. Dia menilai rencana tersebut tidak relevan dan tidak tepat.
Khusnul beralasan, tidak tepat jika mengumpulkan ribuan pelajar pada hari dan jam kerja mengingat mereka harus beraktivitas. Rencana itu juga dianggap tidak relevan karena saat ini sudah era digitalisasi sehingga pelayanan tidak perlu dijalankan dengan tatap muka, apalagi dalam jumlah besar.
“Kami senang karena akhirnya calon penerima Beasiswa Pemuda Tangguh SMA/SMK/MA gelombang pertama diumumkan namun yang membuat aneh adalah kenapa harus mengumpulkan pelajar tersebut untuk mengikuti seleksi administrasi? Kan sekarang sudah eranya digitalisasi. Berkas fisik sudah tidak diperlukan,” ungkap Khusnul, saat dikonfirmasi, Jumat (26/8/2022).
Sebelumnya, Disbudporapar selaku organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang mengurusi Beasiswa Pemuda Tangguh SMA/SMK/MA berencana mengumpulkan calon penerima beasiswa pada Kamis 1 September 2022. Acara tersebut akan digelar mulai pukul 09.00-13.00 WIB di Gelanggang Remaja, Jalan Bogen 1 No 53 Q Surabaya.
Kegiatan tersebut bagian dari seleksi administrasi beasiswa. Setiap pelajar diminta membawa data pendukung yang telah diunggah di aplikasi BeSmart.
“Pertanyaan kami, kenapa harus dikumpulkan hari Kamis? Hari itu anak-anak calon penerima beasiswa masih di jam sekolah. Kenapa tidak dikumpulkan pada hari libur sekolah seperti Sabtu atau Minggu, jika memang harus dikumpulkan,” ungkap Khusnul.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Surabaya”]
Dikumpulkannya siswa pada hari kerja itu, kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, juga akan merepotkan orangtua yang mengantarkan mereka. Sebab, para orangtua harus meninggalkan pekerjaan, dan harus mengeluarkan biaya seperti membeli BBM untuk kendaraannya.
Jika hanya seleksi administrasi, lanjutnya, kenapa tidak berbasis online agar lebih praktis dan tidak merepotkan orang banyak.
“Kan data yang sudah disubmit tinggal disilangkan dengan data kependudukan, MBR dan lain-lainnya. Bukankah saat ini sudah eranya digitalisasi?” tanya Khusnul heran.
Khusnul mewanti-wanti agar niat baik Pemkot Surabaya untuk memberikan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan justru menyusahkan warga. “Jangan sampai niat baik ini tercoreng karena hal-hal yang sebelumnya tidak terkonsep dengan matang,” tandasnya. [asg/beq]
