Bondowoso (beritajatim.com) – Persoalan sengketa lahan antara petani dengan pihak PTPN di Kecamatan Sempol, Bondowoso, akhirnya mendapat perhatian serius hingga tingkat pusat. Komisi VI DPR RI bersama Forkopimda Bondowoso turun langsung melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar yang adil bagi masyarakat.
Sehari setelah rapat dengan PTPN di Senayan, Senin (29/9/2025), Anggota Komisi VI DPR RI Dapil III Jatim, Nasim Khan, memanggil jajaran manajemen PTPN. Mediasi dilanjutkan di Pendopo RBA Ki Ronggo Bondowoso, Selasa (30/9/2025) malam hingga dini hari Rabu (1/10/2025).
Dalam forum tersebut hadir Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekda Fathur Rozi, Kajari Dzakiyul Fikri, Dandim 0822 Letkol Arh Achmad Yani, Kapolres AKBP Harto Agung Cahyono, Kepala BPN Zubaidi, pihak PTPN, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Nasim Khan menegaskan penyelesaian masalah lahan di Ijen tidak boleh merugikan petani. Ia menekankan perlunya proses tabayyun (klarifikasi), kesabaran, dan pendekatan musyawarah tanpa tindakan represif.
“PTPN harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Ijen. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani,” tegas Nasim.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas agar mereka tetap bisa menggarap lahan sebagaimana mestinya. Selain itu, Nasim juga mengingatkan agar warga tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban.
“Persoalan ini jangan sampai dijadikan alat kepentingan oleh oknum atau oligarki tertentu. Forkopimda harus bersinergi agar penyelesaian cepat tuntas tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, rencana tukar guling lahan oleh PTPN sempat memicu aksi demo besar-besaran warga Kaligedang, Kecamatan Sempol. Aksi tersebut bahkan memanas hingga terjadi ketegangan antara massa dengan aparat keamanan. Pemerintah kini tengah berupaya keras agar konflik lahan tersebut segera mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. [awi/beq]
