Malang(beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Ali Ahmad meninjau kondisi di Rumah Sakit Lapangan Idjen Boulevard Malang, Selasa, (29/6/2021). Dia mengungkapkan, tenaga kesehatan (nakes) seperti perawat dan dokter yang merawat pasien Covid-19 belum mendapatkan gaji dan insentif.
“Tadi saya tanyakan langsung ke Nakes. Memang benar dari Januari, Febuari, Maret sudah diselesaikan. Tapi untuk selanjutnya belum,” kata Ali.
Politisi PKB itu mengaku akan mengawal persoalan ini hingga hak Nakes terpenuhi. Dia juga langsung melakukan kontak dengan kementerian terkait, mengingat Malang Raya adalah daerah pemilihannya.
Menurutnya persoalan ini harus segera diselesaikan apalagi dia mendengar ada Nakes yang berencana mengundurkan diri karena persoalan ini. Padahal RS Lapangan dengan kapasitas 360 bed menjadi salah satu rumah sakit tujuan utama bagi pasien Covid-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG).
“Nakes ini sangat penting dan harus diperhatikan. Karena nakes ini garda terdepan dan taruhannya nyawa tapi malah tidak diperhatikan. Ini kan penting di lapangan soalnya karena ini RS darurat. Jangan sampai ini tidak beroperasi lagi. Saya dengar ada yang sampai mau mundur,” papar Ali.
[berita-terkait number=”4″ tag=”malang”]
Ali mengungkapkan, kendala utama keterlambatan gaji dan insentif karena terjadi peralihan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tetapi dia berharap hal ini cukup butuh verifikasi saja.
“Mereka sampai mencari pinjaman. Kasihan untuk kebutuhan hidup. Kalau di Januari, Febuari, Maret itu kan dari BNPB. Tapi sejak April, Mei, Juni ini kan ditangani Kemenkes. Jadi dalam peralihan ini belum ada yang diterima (gaji). Tapi kan harusnya cepat karena data semua nakes ini digital tinggal verifikasi,” kata Ali.
Direktur RS Lapangan Idjen Boulevard, Heri Sutanto membenarkan kabar keterlambatan gaji para Nakes. Dia mengungkapkan sebanyak 80 tenaga kesehatan RS Lapangan Idjen Boulevard belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Mereka berharap Kementrian Kesehatan segera membayarkan hak mereka.
“Ada sekitar 80 lebih nakes di sini yang belum dibayar. Jadi sangat memberatkan secara nilai ini sudah sangat banyak, kami berharap secepatnya selesai saat ini masih proses dari pusat,” tandas Heri. (luc/ted)
