Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian dan Analisis Kebijakan Daerah (Pusaka) Sumenep berunjukrasa ke kantor Bupati setempat, Selasa (27/02/2024). Mereka menuntut agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep yang hanya menjadi ‘parasit’ APBD, segera dibubarkan.
“Buat apa ada BUMD yang hanya bisa menggerogoti APBD. Untuk apa ada BUMD kalau hanya menjadi parasit. Bubarkan saja BUMD itu,” kata Korlap Aksi, Muhsin.
Ia mengungkapkan, dari data yang dihimpunnya, BUMD yang ada di Sumenep ini hanya mampu memberikan kontribusi 6 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.
“Itu jumlah yang sangat kecil. Padahal BUMD itu didirikan untuk perkembangan perekonomian daerah dan memberikan laba bagi daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki 5 BUMD, yakni BPRS Bhakti Sumekar yang bergerak di bidang perbankan syari’ah, kemudian PDAM sebagai jasa penyedia air bersih, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang mengelola SPBU, PT Sumekar sebagai operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) yang melayani rute ke kepulauan, serta PD Sumekar sebagai penyedia beras bagi ASN dan sempat mengelola apotik.
“Dari 5 BUMD itu, tidak semua sehat. Ada yang jangankan memberikan laba. Ini justru terlilit hutang. Belum lagi petinggi BUMD malah terjerat kasus korupsi. Karena itu, tidak ada jalan lain selain bubarkan saja,” tukasya.
Ia mendesak Bupati dan jajarannya segera melakukan evaluasi total terhadap BUMD-BUMD yang merugikan keuangan daerah. “Gerakan kami ini merupakan langkah nyata untuk pembenahan konkret BUMD di Sumenep,” tandasnya.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menemui para pengunjuk rasa, sambil menyampaikan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat. Aspirasi ‘Pusaka’ akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Jawaban Kabag Perekonomian itu tampaknya tidak membuat para pengunjuk rasa puas. Mereka mengancam akan datang kembali membawa massa yang lebih banyak.
Usai dari Pemkab, para pendemo melanjutkan aksinya dengan bergerak ke kantor BUMD Sumenep yang ditempati dua BUMD, yakni PT WUS dan PT Sumekar. Para pengunjukrasa kemudian menutup dan menyegel BUMD ini dengan tulisan Badan Usaha Membebani Daerah sebagai plesetan singkatan BUMD. (tem/ted)
