Probolinggo (beritajatim.com) – Sekilas, angka pengangguran di Kota Probolinggo menunjukkan kabar baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2024 turun menjadi 4,44 persen, lebih rendah dibandingkan 2023 sebesar 4,53 persen.
Namun, di balik penurunan itu, tersimpan fenomena yang lebih kompleks: semakin sedikit warga yang benar-benar aktif dalam pasar kerja.
Ketua Tim Sosial BPS Kota Probolinggo, Kristian, mengungkapkan bahwa dinamika ketenagakerjaan dalam tiga tahun terakhir tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai perbaikan kondisi.
“Kalau dilihat sekilas memang pengangguran turun, tapi kita juga melihat partisipasi angkatan kerja justru menurun,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Data menunjukkan, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Probolinggo tidak stabil. Pada 2022 tercatat 123,36 ribu pekerja, meningkat menjadi 127,67 ribu pada 2023, namun kembali turun menjadi 123,85 ribu pada 2024.
Di saat yang sama, jumlah angkatan kerja juga mengalami pola serupa. Setelah naik pada 2023, jumlahnya kembali menyusut pada 2024 menjadi 129,6 ribu orang.
Fenomena ini mengarah pada satu hal: berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja, bukan semata karena lapangan kerja bertambah.
BPS mencatat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 turun sebesar 4,12 ribu orang atau 3,06 persen poin. Penurunan ini bukan dipicu oleh berkurangnya penduduk usia kerja, melainkan pergeseran status.
“Cukup banyak perempuan yang sebelumnya bekerja, kini beralih menjadi mengurus rumah tangga,” jelas Kristian.
Artinya, sebagian penurunan angka pengangguran terjadi karena mereka tidak lagi tercatat sebagai pencari kerja, melainkan keluar dari pasar kerja sepenuhnya.
Di sisi lain, persoalan struktural juga belum terselesaikan. Tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)—kelompok yang secara ideal dipersiapkan untuk langsung masuk dunia kerja.
Masalah klasik “link and match” antara keterampilan dan kebutuhan industri kembali muncul. Lulusan SMK dinilai belum sepenuhnya terserap karena ketidaksesuaian kompetensi, ditambah kecenderungan mereka untuk menunggu pekerjaan yang sesuai bidangnya.
“Waktu tunggu mereka relatif lebih lama dibandingkan lulusan lain,” imbuh Kristian.
Upaya pemerintah daerah melalui penyelenggaraan job fair pada Juli 2024 yang menawarkan 943 lowongan kerja memang menjadi salah satu solusi jangka pendek. Namun, efektivitasnya dalam menjawab persoalan struktural masih menjadi tanda tanya.
Di tengah itu semua, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo juga mengalami perlambatan, dari 6,04 persen pada 2023 menjadi 5,15 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru tidak tumbuh secepat sebelumnya.
Menariknya, penurunan TPT tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa indikator pengangguran tidak selalu mencerminkan kondisi riil pasar kerja.
Dengan jumlah penduduk mencapai 243,05 ribu jiwa dan pertumbuhan yang relatif rendah, tekanan terhadap pasar kerja di Kota Probolinggo diperkirakan akan terus berlanjut.
BPS sendiri menilai fenomena ini sebagai dinamika yang perlu dicermati secara lebih mendalam, bukan sekadar dilihat dari satu indikator.
“Biasanya kami melihat ini sebagai fenomena. Di 2025, jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja naik, tetapi TPT juga ikut naik,” pungkas Kristian.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa menurunnya angka pengangguran belum tentu berarti semakin banyak warga yang bekerja. Dalam kasus Probolinggo, bisa jadi justru sebaliknya: sebagian memilih mundur dari persaingan, ketika peluang belum benar-benar terbuka. (Rap/ted)
