Gresik (beritajatim.com) – Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Gresik, menjadi percontohan pengentasan pemukiman kumuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Institusi pemerintah itu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah. Malahan, melalui progam tersebut menjadi ‘pilot project’ percontohan pelaksanaan di daerah lain.
Sebelumnya, sebanyak 67 perwakilan kabupaten/kota mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pembelajaran horizontal Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT) di salah satu hotel berbintang di Gresik, Selasa (9/05/2023).
Selama dua tahun terakhir, program itu sukses menjadi pilot project. Dimana salah satu lokasi yakni Kabupaten Gresik. Kesuksesan itu mendapat respon positif dari Bappenas. Sehingga, kembali mengucurkan anggaran untuk kelanjutan program tersebut di tahun 2023 ini.
BACA JUGA:
https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gresik-akan-buat-jalur-khusus-sepeda/
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum menuturkan, DAK tematik kembali digelontorkan untuk Kabupaten Gresik di tahun 2022 setelah berhasil menangani pemukiman kumuh di Desa Randuboto. “Tahun lalu, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 7 miliar. Di tahun ini tahap kedua untuk desa Randuboto yang di seberang Sungai Bengawan solo,” tuturnya.
Dalam forum yang diikuti perwakilan 67 Kabupaten dan Kota di Indonesia tersebut, Gresik sebagai tuan rumah. Dipilihnya daerah itu karena berhasil dalam penanganan kawasan dan permukiman kumuh.
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengatakan, mulanya daerahnya mengajukan konsep penataan pemukim kumuh kepada Bappenas pada 2022. Konsep penataan yang diajukan Pemkab Gresik disetujui Bappenas dengan anggaran Rp7,3 miliar. “Tahun ini dapat DAK lagi untuk tahap dua di Desa Randuboto setelah tahap pertama dinilai berhasil oleh Bappenas,” katanya.
Keberhasilan itu lanjut dia, setelah melakukan penataan atau konsolidasi tanah. Sehingga, hak tanah warga menjadi jelas. Hal inilah yang membuat konsep penataan lebih mudah dilaksanakan. “Intinya adalah dilakukan secara komprehensip melalui penataan tanah, mengedukasi masyarakat agar kawasan kumuh menjadi tertata rapi,” ungkapnya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga mengajak pihak desa agar memiliki pola pikir untuk memanfaatkan penataan tersebut. Pihak desa pun ternyata merespon positif dengan mengusung konsep wisata. “Arahnya nanti ke kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, tahap pertama, total anggarannya mencapai Rp17,9 miliar. Rincian kegiatannya berupa pembangunan 85 unit rumah baru, 4 unit rumah peningkatan kualitas, pembangunan jalan dan saluran lingkungan, jaringan air bersih, dan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
Sedangkan tahap 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2023 total anggaran pembiayaan sebesar 17,4 miliar dengan rincian kegiatan berupa pembangunan 129 unit rumah baru, 32 unit rumah. Kemudian pembangunan jalan dan saluran lingkungan, dan jaringan air bersih. [dny/kun]
