Surabaya (beritajatim.com) – Elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, hingga pengangguran tunakarya yang tergabung dalam kelompok Front Anti Kapitalisme menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Jumat sore (26/6/2026).
Demo yang diikuti oleh ratusan massa aksi itu mengusung tagline #IndonesiaSekarat, digelar untuk mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga mendesak adanya penghentian dua program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Juru Bicara Aksi Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi hari ini merupakan perpanjangan nafas dari aksi-aksi sebelumnya yang sudah digelar oleh berbagai elemen.
“Kami ingin untuk terus-menerus memperpanjang nafas perlawanan yang ada di Kota Surabaya. Dengan beberapa tuntutan. Salah satunya yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok,” ujar Septia kepada awak media di lokasi demontrasi, Jumat sore.
Septia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini kurang berpihak kepada rakyat kecil dan lebih memperioritaskan kroni-kroni alat negara, dibuktikan dengan pengesahan Undang-Undang (UU) TNI-Polri.
“Banyak kelompok pengangguran yang sampai sekarang belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Wakil Presiden Gibran, yaitu 19 juta lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Dalam berlansungnya aksi, massa turut mengibarkan sebuah baliho besar berupa “meme” kritik bergambar sosok Prabowo Subianto yang bertuliskan “Prabowo Kowarso-kowarso, Gendarseng, Lemes Longor” sebagai bentuk kritik kekinian menyesuaikan tren berbahasa arek.
“Kami pakai kata-kata ‘Lemes Longor’ karena pemerintahannya yang lemas yang selalu pakai kebijakan-kebijakan yang tidak pernah menyentuh akar rumputnya. Ini meme lokal. Jadi ya kita pilih bahasa-bahasa yang kira-kira melokal dengan arek-arek Suroboyo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juru Bicara Aksi menyampaikan aksi hari ini membawa sebanyak 11 point tuntutan, di antaranya adalah; turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kedua hentikan program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Tiga, cabut undang-undang Polri dan undang-undang TNI. Keempat, ciptakan lapangan kerja yang layak.
Kelima, bubarkan komando teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Keenam, hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land. Ketujuh, bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik tahanan politik.
Kedelapan, prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian kesembilan, ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak inklusif dan gratis. Sepuluh, bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat. Sebelas, akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.
Dalam aksi kali ini, Septia berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi nyata terhadap kinerja, kebijakan, dan juga program yang kurang berpihak kepada rakyat.
Ia menegaskan, apabila ke depan belum ada perubahan nyata yang dilakukan pemerintah, pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan tersebut dan menggelar aksi demontrasi dengan ekskalasi massa yang lebih besar.
“Maka kami akan terus memperpanjang terus nafas perlawanan kita, terus akan mengadakan aksi-aksi yang mungkin tensinya lebih tinggi lagi daripada hari ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga pukul 17.44 WIB petang massa aksi masih berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi menyuarakan tuntutan mereka, sembari melakukan orasi bergantian dan membakar tumpukan pakaian bekas di tengah jalan lingkaran aksi. (rma/ted)
