Surabaya (beritajatim.com) – Penurunan angka kemiskinan di Kota Surabaya pada 2025 menjadi catatan positif dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Pansus LKPJ mencatat jumlah warga miskin turun dari sekitar 110 ribu menjadi 105 ribu jiwa.
“Penurunan ini patut diapresiasi sebagai bagian dari keberhasilan program pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Ketua Pansus LKPJ DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, Kamis (9/4/2026).
Meski demikian, pansus mencatat masih ada pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan. Lulusan sarjana disebut belum terserap optimal di dunia kerja formal.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak lulusan sarjana di Surabaya yang bekerja secara serabutan, bukan sebagai pekerja tetap. Hal ini juga diperkuat data Bappeda dan BPS,” kata politisi Gerindra Surabaya ini.
Kahfi mendorong penguatan konsep triple helix antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kerja lebih luas bagi lulusan baru. “Harapannya, sektor swasta bisa lebih terbuka untuk merekrut lulusan sarjana, khususnya putra-putri asli Surabaya,” tegas mantan aktivis HMI ini.
Dia juga mengapresiasi program satu keluarga satu sarjana yang dijalankan Pemkot Surabaya. Namun, program tersebut perlu diikuti dengan akses kerja yang jelas bagi para lulusan. “Program ini sudah baik, tinggal bagaimana memastikan lulusannya benar-benar mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujarnya.
Dalam pembahasan LKPJ, pansus akan memanggil seluruh OPD untuk memaparkan kinerja masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memastikan evaluasi berjalan komprehensif dan terukur. “Ini menjadi tanggung jawab moral kami untuk memberikan catatan terhadap capaian maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” pungkasnya.
Selain itu, DPRD juga mencatat adanya peningkatan indikator ekonomi di Surabaya sepanjang 2025. Capaian ini diharapkan dapat terus berlanjut seiring perbaikan di sektor ketenagakerjaan. [asg/kun]
