Lumajang (beritajatim.com) – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, direkomendasikan agar menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas dalam kota.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah penghematan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Sebelumnya, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Rabu (10/6/2026).
Sementara harga Pertamina Dex diketahui masih berada di angka Rp 24.800 per liter.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, untuk menyiasati kenaikan harga BBM non-subsidi, ia meminta agar kepala OPD memakai kendaraan pribadi.
Sebab, penggunaan kendaraan pribadi tersebut tidak akan dibiayai pemerintah daerah.
“Yang jelas kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota,” kata Indah, Kamis (11/6/2026).
Semua kepala OPD juga diminta untuk lebih selektif menentukan agenda yang harus dihadiri saat harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Ini harus bisa selektif, sepanjang itu sangat penting harus dihadiri,” tambahnya.
Indah menyebut, Pemkab Lumajang saat ini telah melakukan penghematan besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari alokasi awal.
Hal itu dinilai membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Terutama untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penggunaan BBM.
“Selama ini kita juga sudah berhemat, akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup membuat agak kesulitan,” jelasnya.
Diakui, Pemkab Lumajang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut.
Selain itu, Indah juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak akan terganggu oleh kebijakan penghematan tersebut.
“Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik,” ungkapnya. (has/aje)
