Ringkasan Berita:
- PN Bojonegoro mengingatkan petugas PTSP dan security meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Ketua PN Bojonegoro Wisnu Widiastuti meminta kelalaian sekecil apa pun tidak menjadi celah bagi praktik percaloan.
- Petugas juga diminta menjaga kebersihan dan ketertiban ruang pelayanan serta memastikan meja PTSP tidak kosong selama jam pelayanan.
- Masyarakat diminta menggunakan jalur resmi dan melaporkan dugaan percaloan, pungutan, atau pelayanan yang tidak sesuai melalui kanal pengaduan yang tersedia.
Bojonegoro (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro mengingatkan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan security agar meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelalaian sekecil apa pun diminta tidak sampai membuka celah bagi praktik percaloan.
Pesan tersebut disampaikan Ketua PN Bojonegoro Wisnu Widiastuti saat memberikan pengarahan kepada petugas PTSP dan security, Rabu (29/9/2026). Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap temuan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan.
Petugas juga diminta mampu menjalankan tugas secara cepat dan responsif, termasuk ketika harus menangani beberapa kebutuhan pelayanan dalam waktu bersamaan.
“Jangan biarkan kelalaian kecil menjadi celah besar dalam pelayanan,” tegas Wisnu Widiastuti.
Selain kewaspadaan terhadap potensi percaloan, perhatian juga diberikan terhadap kondisi ruang pelayanan. Petugas diminta menjaga kebersihan dan ketertiban serta memastikan meja PTSP tidak kosong selama jam pelayanan.
Menurut Wisnu Widiastuti, keberadaan petugas di meja layanan menjadi bagian penting karena PTSP merupakan salah satu pintu pertama masyarakat ketika membutuhkan pelayanan di PN Bojonegoro.
Karena itu, petugas diminta tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan pelayanan sesuai prosedur.
PN Bojonegoro juga mengingatkan masyarakat agar mengurus setiap keperluan melalui jalur resmi. Masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara maupun memberikan imbalan kepada pihak yang menjanjikan kemudahan atau percepatan proses.
Apabila menemukan dugaan praktik percaloan, pungutan, maupun pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi yang tersedia, termasuk PTSP, SIWAS Mahkamah Agung, dan SP4N-LAPOR!.
“Pengawasan terhadap petugas PTSP dan security ini menjadi bagian dari upaya PN Bojonegoro menjaga pelayanan publik tetap tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Dengan pelayanan yang disiplin, masyarakat diharapkan mendapatkan kepastian tanpa harus bergantung kepada pihak lain,” pungkasnya. [fif/beq]
