Gresik (beritajatim.com)- Kalangan legislatif (Dewan Gresik) punya cara tersendiri mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ditengah pandemi covid-19. Hal ini terungkap pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama empat organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain OPD, dewan juga melibatkan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG).
Ketua Komisi III Asroin Widiana menuturkan, ada beberapa kesimpulan sebagai rekomendasi kepada eksekutif (Bupati Gresik) selaku pelaksana pemerintahan daerah bagaimana pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski pandemi covid-19 belum berakhir.
“Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam FDG ini berupa rekomendasi, yang akan kita sampaikan kepada eksekutif yang menaungi OPD terkait di bidang infrastruktur,” ujarnya, Selasa (25/1/2022).
Dari pembahasan FGD itu, ada beberapa rekomendasi yang disodorkan ke eksekutif. Salah satu diantaranya menggodok program prioritas dengan memfokuskan kepada beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Selanjutnya pengoptimalan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh desa masing-masing. “Saya mengingatkan dalam membangun infrastruktur wajib menggunakan pola atau sistem padat karya dari warga desa setempat,” kata Asroin.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, selain rekomendasi diatas, pihaknya juga menuntaskan pembangunan jalan lingkar kota dengan anggaran APBD Kabupaten Gresik. Yaitu mulai dari perlimaan Nippon Paint atau jalan ke Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas hingga ke Banjarsari, Kecamatan Cerme.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-gresik”]
“Pembangunan jalan itu, untuk memperlancar transportasi dan jaringan jalan yang dibutuhkan masyarakat. Di mana penuntasan jalan lingkar kota mulai perlimaan Nippon Paint atau Prambangan sampai Banjarsari, itu kan impian pemerintah kota yang belum selesai selama 13 tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyatakan, pemda juga perlu melakukan penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di setiap wilayah atau desa. Hal ini diambil bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan wisata desa. “Harapannya ada peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan tersebut sesuai kebutuhan agar bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.
Pelaksanaan FGD ini juga dihadiri sejumlah OPD. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan (Dishub). Perwakilan tiga desa di Kecamatan Kebomas. Yakni, Desa Kembangan, Desa Kedanyang, dan Desa Prambangan. [dny/suf]
