Calon Tunggal Versus Kotak Kosong dalam Pilkada Jember Seperti Sepak Bola Gajah

Jember (beritajatim.com) – Kekhawatiran terhadap munculnya pasangan calon bupati dan wakil bupati tunggal melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah mulai muncul di kalangan masyarakat Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Potensi terjadinya calon tunggal cukup besar, mengingat dari delapan partai pemilik kursi di DPRD Jember, enam partai sudah menerbitkan rekomendasi untuk duet politisi Gerindra Muhammad Fawait dan pensiunan birokrasi Djoko Susanto.

Enam partai itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Golongan Karya. Dua partai yang belum menerbitkan rekom adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

“Fenomena ini, bisa saja terjadi akibat dari keinginan berkuasa yang tidak fair. Sementara sisi lain, melawan kotak kosong dianggap cara yang efektif untuk ‘menyingkirkan’ lawan yang dianggap kuat,” kata Jufriyadi, mantan anggota DPRD Jember, Sabtu (10/8/2024).

Jufriyadi menyebut fenomena ‘calon tunggal melawan kotak kosong’ tidak adil, karena elite politik merampas hak demokrasi rakyat. “Rakyat tidak diberi ruang untuk menentukan pilihannya sendiri. Rakyat ‘dipaksa’ untuk ‘menuruti’ kemauan elite partai,” kritiknya.

Sementara itu, aktivis antikorupsi Jember Bangkit Agus Mahendra Paat menilai fenomena ‘calon tunggal melawan kotak kosong’ sangat lucu. “Saya sebagai masyarakat Jember sangat prihatin kalau benar-benar terjadi. Bermain boleh, tapi jangan keterlaluan. Ini demokrasi. Harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya, apa kata dunia. Ini Kabupaten Jember, janganlah ada kotak kosong,” katanya.

Agus menyamakan ‘calon tunggal melawan kotak kosong’ dengan pertandingan sepak bola gajah. “Kalau tidak ada lawan, melawan kotak kosong, ya lebih baik tidur saja. Kalau permainan sepak bola seperti lawan gajah. Permainan sepak bola gajah. Apa gunanya partai politik ini,” katanya.

Jika benar hanya ada calon tunggal dalam pilkada Jember, Agus menyebut, partai telah gagal melakukan kaderisasi. “Partai mandul, tidak bisa melahirkan kader pemimpin. Kaderisasi di Kabupaten Jember gagal,” atanya.

“Seharusnya partai menyiapkan kadernya sejak dini, untuk menjadi pemimpin, baik presiden, gubenur, maupun bupati dan wali kota. Sebab undang-undang kita menyebut hanya partai politik yang bisa mencalonkan posisi tersebut. Maka selayaknya partai, mengajak para tokoh untuk bergabung menjadi kader partai. Mari setelah melalui proses pengkaderan, bisa.dicalonkan pada posisi di atas,” kata Jufriyadi.

‘Calon tunggal melawan kotak kosong’ akan menurunkan kualitas demokrasi. “Gairah masyarakat akan menurun untuk mengikuti kontestan pemilihan seperti ini, karena merasa tokoh yang dikehendakinya terjegal,” kata Jufriyadi.

Adanya keinginan rakyat Jember untuk memiliki lebih dari satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada jauh-jauh hari sudah terekam dalam survei Acurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), 23 Juni – 5 Juli 2024.

Berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas Bupati Hendy Siswanto mencapai 36,6 persen, meninggalkan Fawait yang mendapat 32,3 persen dan mantan bupati Faida yang memperoleh dukungan 20,4 persen. Sementara itu elektabilitas kandidat perseorangan Muhammad Jaddin Wajad hanya 8,2 persen.

Tingginya dukungan terhadap Hendy, menurut Direktur ARCI Baihaqi Siradj, bisa dimaknai bahwa masyarakat Jember menginginkan adanya lebih dari satu calon bupati. “Dengan hasil ini, bisa saja masyarakat masih ingin ada kontestasi, tidak ingin calon tunggal,” katanya, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, 13 Juli 2024.

“Tidak bisa kita bayangkan, jika rakyat melakukan gerakan protes atas fenomena ini dengan memenangkan kotak kosong. Jika itu yang terjadi maka kepercayaan rakyat pada partai akan berada pada titik terendah,” kata Jufriyadi.

Jufriyadi dan Agus sepakat, bupati dan wakil bupati yang terpilih tanpa lawan dalam pilkada berpotensi menyimpang saat menjalankan pemerintahan. “Hampir dipastikan tidak akan ada fungsi controlling di DPRD Jember, karena seluruh partai adalah pengusungnya. Bisa kita bayangkan jika hal ini terjadi,” kata Jufriyadi.

Dengan adanya caon tunggal, maka tidak ada oposisi di DPRD Jember. “Kalau tidak ada oposisi, ini bagaimana APBD Kabupaten Jember? Tidak ada yang mengontrol. Kalau begitu, lebih baik bupati dipilih DPRD saja, kembali ke zaman pemerintahan Pak Harto,” kata Agus.

Agus khawatir potensi penyimpangan dan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif besar jika tak ada pengawasan. Maka ia menyerukan kepada partai-partai yang belum menerbitkan surat rekomendasi agar menyelamatkan demokrasi. “Saya harap mereka menjadikan satu calon lagi, supaya pemilihan oleh rakyat benar-benar terjadi,” katanya. [wir]