Tuban (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan targetkan kepesertaan tahun 2025 sebesar 34,36 persen bakal optimalkan kepatuhan perlindungan di ekosistem desa.
Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Chaerani bahwa saat ini BPJS ketenagakerjaan memiliki Universal Coverage Jamsostek (UCJ) atau data yang menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“UCJ ini targetnya dimulai tahun 2025 yang merupakan turunan dari UCJ Provinsi dan Kabupaten Tuban sendiri memiliki target sebesar 34,36 persen,” ungkap Anita Riza Chaerani. Selasa (25/02/2025).
Dari target tersebut, wanita yang akrab disapa Riza ini akan mencakup masyarakat pekerja. Namun, secara umum BPJS Naker mempunyai 3 segmentasi pekerja, mulai pekerja formal, nonformal dan jasa konstruksi.
“Total konsolidasi untuk target 2025 ini hampir 138 ribu pekerja yang ada di Kabupaten Tuban,” imbuhnya.
Dari data tersebut, adapun proyeksi yakni 60 ribu pekerja formal, 55 ribu pekerja nonformal dan 22 ribu pekerja jasa konstruksi.
“Pada tahun 2024 akhir sudah ada surat edaran dari Sekda Tuban tentang kepesertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), staf desa dan pekerja rentan,” terang dia.
Sehingga, pihaknya akan mengoptimalkan berdasarkan surat edaran tersebut dan langsung turun ke lapangan (desa) untuk menargetkan 34,36 persen, sebab melihat tingginya prosentase UCJ tahun 2025 ini.
“Ada 20 kecamatan dan 311 desa di Kabupaten Tuban dan memang paling efektif melalui ekosistem desa,” kata Riza.
Dari situ, Riza menghitung seharusnya pada tahun 2025 ada penambahan kepesertaan dari LKD dan staf desa 6 ribu peserta. Sedangkan, khusus pekerja rentan dikembalikan sesuai kemampuan keuangan desa.
“Untuk LKD dan staf ini mutlak wajib dan untuk pekerja rentan desa yang menentukan melalui Musdes,” tutur dia.
Sehingg ia berharap, setiap desa mampu mengalokasikan kepesertaan 100 pekerja rentan di desa masing-masing. Meski PAD dan DBH-nya masing-masing desa tidak sama.
“Dari situ tentu dapat menaikkan coverage, sebab di Tuban masih ada jarak dari sekitar 200 ribu pekerja masyarakat 66 ribu yang belum tercover,” pungkasnya. [ayu/ian]
