Bondowoso (beritajatim.com) – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah Jember menggelar Pekan QRIS Nasional di Bondowoso, Sabtu (16/8/2025).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara di wilayah kerja BI Jember yang meliputi eks Karesidenan Besuki, yakni Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, dan Lumajang.
Kepala Kantor Perwakilan BI Jember, Gunawan, mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas penggunaan QRIS, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat terkait transaksi digital.
“Acara ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya di Bondowoso. Kami ingin mereka lebih familiar dan terbiasa menggunakan transaksi digital dalam berbagai kebutuhan, mulai dari belanja harian, pembayaran pajak, hingga retribusi,” jelas Gunawan.
Selain itu, BI juga memberikan edukasi perlindungan konsumen agar masyarakat dapat mengantisipasi maraknya kejahatan digital. Edukasi tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari petani, pelajar, pelaku UMKM hingga masyarakat desa.
Gunawan menambahkan, BI optimistis upaya ini bisa berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Bondowoso.
Meski penilaian IMDI dilakukan oleh Bakorwil, BI berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi lewat kolaborasi dengan Pemkab Bondowoso dan berbagai pihak terkait.
“Berbagai aspek kami dorong, termasuk kerja sama dengan Pemda, OPD, dan Samsat. Bahkan kami menggelar pembayaran PBB maupun pajak kendaraan dengan QRIS, serta memberikan insentif berupa 300 paket sembako kepada masyarakat yang bertransaksi dengan QRIS,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyambut baik langkah BI Jember. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat program pemerintah daerah dalam mendorong transaksi non-tunai.
“Kami memang mengajak BI untuk bersama-sama mensosialisasikan transaksi digital di Bondowoso. IMDI kita masih rendah, tapi dengan upaya bersama kami berharap masyarakat semakin terbiasa, dan transaksi digital bisa naik signifikan,” kata Bupati.
Hamid menegaskan, digitalisasi transaksi di masyarakat akan sejalan dengan upaya elektronifikasi pengelolaan pemerintahan dan layanan publik. “Harapannya nanti berjalan berbarengan, baik dalam transaksi masyarakat maupun dalam sistem pelayanan pemerintahan,” pungkasnya. (awi/kun)
