Ringkasan Berita:
- Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah memperkuat keberlanjutan IKM manufaktur, termasuk produsen mesin pengolah pangan.
- Penguatan IKM dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
- Pemerintah didorong memperluas akses KUR, promosi digital, serta pendidikan vokasi yang lebih aplikatif sesuai kebutuhan industri.
- BHS juga meminta penguatan anggaran BSN agar fasilitasi sertifikasi SNI bagi produk IKM dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Surabaya (beritajatim.com)— Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan industri kecil dan menengah (IKM) manufaktur di Indonesia.
Menurut BHS, penguatan IKM manufaktur, termasuk produsen mesin pengolah pangan, penting karena sektor tersebut tidak hanya menopang aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan BHS saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Cahaya Agro Teknik di Surabaya, Kamis (10/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi kemampuan perusahaan yang telah bertahan sejak era 1990-an sekaligus terus mengembangkan usahanya.
“Jadi ini patut diapresiasi daripada industri ini karena sudah bertahan mulai dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Dia bisa bertahan dan bahkan berkembang,” kata BHS.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya-Sidoarjo tersebut, keberlangsungan IKM manufaktur perlu mendapat dukungan dari berbagai sisi. Salah satunya adalah penguatan akses pasar.
Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah, pemasaran menjadi salah satu tantangan bagi pelaku IKM untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan penjualan produknya. Karena itu, BHS mendorong pemerintah membantu memperkenalkan produk lokal melalui pemanfaatan media digital dan media sosial.
“Perlu adanya promosi di media sosial cukup banyak, jadi sehingga masyarakat tuh mengenal produk daripada Cahaya Agro ini,” tegasnya.
BHS menilai promosi digital dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pengenalan produk IKM kepada masyarakat. Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, industri kecil memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya.
Selain persoalan pasar, akses permodalan juga menjadi perhatian BHS. Ia mendorong optimalisasi dukungan kredit produktif bagi pelaku IKM, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
BHS bahkan mendorong peningkatan alokasi KUR dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun. Menurut dia, dukungan pembiayaan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh industri kecil untuk mengembangkan kapasitas usaha.
“Ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil ini. Karena dengan berkembangnya industri kecil, tentu peluang penyerapan tenaga kerja juga akan menjadi semakin banyak,” jelas BHS.
Bagi BHS, pengembangan IKM manufaktur tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan masing-masing perusahaan. Sektor tersebut juga memiliki efek terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, dukungan pemerintah menurutnya perlu diberikan secara menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, pemasaran hingga penguatan sumber daya manusia.
Dalam aspek ketenagakerjaan, BHS meminta pemerintah memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur.
Ia menilai industri seperti produsen mesin pengolah pangan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan mampu beradaptasi dengan mesin serta proses produksi.
“Nah ini tentu menjadi satu penekanan pada terutama pendidikan-pendidikan vokasi yang lebih aplikatif, siap untuk digunakan untuk industri-industri yang seperti ini,” ujar BHS.
Penguatan pendidikan vokasi, lanjutnya, diperlukan agar terjadi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, pelaku usaha tidak harus menghadapi kesenjangan keterampilan ketika merekrut tenaga kerja baru.
Selain modal, pasar, dan sumber daya manusia, BHS menyoroti persoalan standardisasi produk. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dinilai menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk IKM.
Namun, keterbatasan fasilitas pengujian dan kapasitas fasilitasi sertifikasi disebut masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha kecil dan menengah.
Karena itu, BHS meminta dukungan anggaran bagi Badan Standardisasi Nasional (BSN) diperkuat sehingga proses fasilitasi sertifikasi SNI dapat menjangkau lebih banyak produk IKM di dalam negeri.
“Ini anggaran BSN ini sangat kurang, padahal mereka harus me-certify jutaan industri kecil atau usaha kecil dan menengah. Ini juga perlu didorong dengan satu anggaran yang cukup dari BSN agar bisa meng-cover semua produk-produk yang ada di dalam negeri,” pungkasnya.
BHS menilai keberlanjutan IKM manufaktur membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat. Akses modal, perluasan pasar, pendidikan vokasi yang aplikatif, serta kemudahan pemenuhan standar produk menjadi sejumlah faktor yang menurutnya perlu diperkuat pemerintah agar industri kecil mampu bertahan, berkembang, dan semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta penyerapan tenaga kerja. [asg/beq]
