DPD PKS Pamekasan, memastikan all out mendukung dan menenangkan Paslon Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Pamekasan.

Calon Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto mengimbau sekaligus mengajak para pelaku media sosial (medsos) agar menyajikan konten edukatif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, kembali melakukan sosialisasi bagi kalangan pemilih muda melalui program Goes to Campus di berbagai Perguruan Tinggi

Ketua Tim Penangan Paslon BERBAKTI, Wazirul Jihad mengimbau seluruh elemen pendukung maupun simpatisan agar dapat menahan diri dan tidak terprovokasi dengan beredarnya konten video Disk Djoker (DJ) DJ Lieza BF Ghuserrr.

Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, menganggarkan insentif untuk guru ngaji sebesar Rp6 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024.

Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang justru bakal digelar di luar daerah. Hal itu menimbang karena potensi kerawanan yang cukup tinggi.

KH Kholilurrahman, Calon Bupati Pamekasan, mengajak masyarakat menjaga budaya santun dan damai jelang Pilkada 2024, mewujudkan demokrasi aman dan kondusif.

Ratusan relawan Paslon KHARISMA se Kecamatan Proppo, deklarasi memenangkan pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Periode 2024-2029.

Tim Penangan Paslon BERBAKTI, menilai konten video Disk Djoker (DJ) DJ Lieza BF Ghuserrr sebagai black campaign dan sangat merugikan pasangan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) menginisiasi pembangunan sarana olahraga desa, guna meningkatkan

Pembangunan gedung Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep segera diselesaikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bergerak cepat merealisasikan beragam program yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga legislatif.