Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan komitmennya mengawal keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah berdiri di 217 desa dan kelurahan se-Banyuwangi. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti peluncuran 80 ribu KDMP se-Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Senin (21/7/2025).
Peluncuran KDMP menjadi langkah awal modernisasi koperasi di Indonesia dengan pendekatan digital guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam mempercepat pembentukan koperasi tersebut.
“Terima kasih kepada para menteri, kepala badan/lembaga, kepala daerah, serta semua pihak yang telah bekerja keras mendukung program ini,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, KDMP bukan sekadar koperasi biasa, melainkan instrumen strategis untuk memotong rantai distribusi bahan pokok penting bagi rakyat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Ipuk menyatakan kesiapannya untuk memastikan seluruh koperasi Merah Putih di Banyuwangi tidak hanya beroperasi, tetapi benar-benar berjalan baik dalam waktu tiga bulan ke depan.
“Sesuai arahan Presiden, kami akan memastikan dalam tiga bulan ini seluruh KDMP di Banyuwangi tidak sekadar beroperasi, tapi harus berjalan dengan baik,” tegas Ipuk.
Pemkab Banyuwangi akan memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari aspek kelembagaan hingga proses bisnis koperasi. Bahkan, Pemkab juga akan membantu mencarikan jaringan usaha dan mengarahkan potensi unggulan yang dapat dikembangkan di masing-masing koperasi.
“Kami akan membantu mencarikan jaringan usaha hingga mengarahkan potensi usaha yang akan dijadikan unggulannya. Sehingga seluruh koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan,” jelas Ipuk.
KDMP merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang dirancang sebagai badan usaha multifungsi. Koperasi ini akan memiliki unit usaha seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, hingga logistik. KDMP juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, dan pupuk bersubsidi.
“Kami optimis program Pak Presiden ini akan menjadi pilar ekonomi baru di desa-desa yang mudah dijangkau oleh para petani, nelayan dan masyarakat lainnya,” tutup Ipuk. [alr/beq]
