Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim memastikan, bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh terganggu. Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.
Forum yang juga dihadiri Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Mohammad Yasin ini membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 2027.
“Ini masih bulan Januari, tapi kita sudah bicara 2027. Tapi kenapa kita melakukan itu, karena ini adalah proses yang berkesinambungan, kita memulai sedini mungkin,” kata Emil.
Emil memastikan agar program kerja 2026 dilaksanakan sebaik-baiknya, dan mulai merencanakan 2027 sedini mungkin. Oleh karena itu, tema tahun 2027 adalah pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
“Bisa nggak kita memprediksi? memprediksi secara akurat, tentu hari ini sangat menantang, karena kondisi global yang terus berubah, kondisi alam yang semakin menantang,” ujarnya.
Namun, Emil menegaskan, apapun yang terjadi, dipastikan bahwa pelayanan dasar dijalankan dengan baik, mulai dari kesehatan, pendidikan, tidak boleh terganggu. Penanggulangan bencana harus semaksimal mungkin perlindungannya kepada masyarakat.
“Nah ini yang ingin mulai disepakati, bagaimana sinergi keselarasan lintas hierarki, dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menjelaskan, penguatan pelayanan dasar sebagaimana dalam Undang-undang otonomi daerah. Dijelaskan bahwa urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, urusan sosial, infrastruktur dasar, kemudian Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat).
“Jadi lima hal inilah yang kemudian akan menjadi fokus kita dalam tema pembangunan di 2027,” tegasnya.
Meski demikian, Yasin mengungkapkan, bukan berarti sektor lainnya tidak penting. Menurutnya, semua sektor dinilai penting, namun pihaknya akan memetakan antara urusan yang penting dan mendesak.
“Penting. Tapi mana yang paling urgen, itu yang harus coba kita alokasikan dengan kemampuan fiskal yang kita tidak semakin meningkat tapi semakin turun, karena ada penyesuaian anggaran dari dana transfer,” imbuhnya. (tok/aje)
