Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertahankan ‘Pancasila’ dalam judul Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengawali 2025 dengan membahas dua rancangan peraturan daerah prakarsa, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ardi Pujo Prabowo memimpin Panitia Khusus Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dibentuk DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Masa jabatan Arief Tjahjono sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir pada 14 Februari 2025. Rumor beredar: kandidat pejabat sekda baru berinisial E.
Kereta Api Logawa jurusan Banyuwangi-Jogjakarta menghantam truck bernopol P 8782 QV, di perlintasan Jalan Rasamala, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Sopir truk meninggal dunia.
Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas DPR RI mengagetkan M. Noor Harisudin, Guru Besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan seratus dosen berstatus profesor pada 2028. Tahun ini 84 orang dosen sudah berstatus guru besar.
Setiap detail pertandingan kini harus menjadi perhatian para pemain Persebaya. Bahkan untuk urusan yang terkesan sepele: selebrasi gol. Tidak perlu ada hal-hal konyol.
Duet pemimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2025, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman berpamitan lewat surat terbuka. Selain beredar di media sosial, surat tersebut juga diterima sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga vertikal di luar Pemerintah Kabupaten Jember.









