Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2028 melakukan audiensi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur
Penulis: Rahardi Soekarno
Rahardi Soekarno
Reporter bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Beberapa kali menjuarai lomba karya jurnalistik
Program pembebasan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan sekadar program reguler Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain dimanfaatkan warga, program ini
Setelah dilantik pada 4 Juni 2025 di Gedung Negera Grahadi Surabaya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Masa Jabatan 2025–2028 melakukan audiensi ke Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan di Jawa Timur mulai menunjukkan dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam dua hari pelaksanaannya, program ini disambut positif masyarakat, meski pencatatan penerimaan masih berlangsung.
Ketua Dewan Pembina GBK (Gawagis Berfikir Kemajuan) Relawan Prabowo-Gibran, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait ramainya pemberitaan terkait beras oplosan yang beredar di masyarakat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan Puteri Indonesia 2025 sekaligus Puteri Indonesia Jawa Timur 2025 Firsta Yufi Amarta Putri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/7/2025) malam.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan, sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor, tradisi tiap tahun yang sudah memasuki tahun keenam ini dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat Jatim. Kali ini, juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.
Setelah gelaran Training of Trainer (ToT) SPAB bagi guru-guru sekolah di Jatim tahun lalu, kali ini BPBD Jatim kembali menggelar kegiatan serupa.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menegaskan, bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bukan untuk diperiksa, namun hanya dimintai keterangan soal kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022.
