Probolinggo (beritajatim.com) – Di balik pesona Gunung Bromo yang tak pernah sepi pengunjung, tersimpan kekhawatiran besar: tekanan wisata yang kian tak terkendali. Kini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) bergerak cepat. Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) disiapkan sebagai “rem” untuk menata ulang wajah wisata Bromo.
Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa langkah ini bukan proyek biasa, melainkan strategi menyelamatkan kawasan dari ancaman kerusakan.
“Konsep New Bromo ini kami dorong melalui JLKT sebagai upaya perlindungan nilai penting Kaldera Tengger sekaligus penguatan destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan wisatawan di sejumlah titik seperti Laut Pasir dan Savana sudah berada di ambang batas.
“Kalau tidak ditata, potensi mass tourism ini bisa merusak ekosistem, termasuk flora dan fauna endemik. Ini yang sedang kita antisipasi,” tegasnya.
Namun, penataan ini tak dimaksudkan untuk membatasi wisata. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi tetap mengalir bagi masyarakat.
“TNBTS harus memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar. Penataan ini agar manfaatnya lebih merata dan tidak merusak alam,” katanya.
Berbeda dari kekhawatiran sebagian pihak, Rudijanta memastikan JLKT bukan pembangunan jalan baru.
“Perlu diluruskan, ini bukan proyek pembangunan jalan. Ini penataan jalur berbasis kajian teknis untuk memperkuat konservasi,” ujarnya.
Seluruh proses perencanaan dilakukan secara terbuka. Mulai dari penyusunan dokumen teknis hingga diskusi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan tokoh adat Tengger.
Hasilnya, muncul satu kesepakatan penting: jalur tidak boleh menyentuh sisi timur kawah Tengger.
“Arahan paruman dukun Tengger jelas, sisi timur adalah kawasan sakral yang harus dijaga. Jalur yang disepakati adalah jalur lama, tidak melingkar penuh,” jelasnya.
Bagi masyarakat Tengger, keputusan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut nilai spiritual.
“Bromo ini rahim alam semesta. Jadi penataan harus tetap menghormati kesakralannya,” imbuhnya.
Penataan juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi di dalam kawasan. Pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di area kaldera akan direlokasi ke tiga titik rest area resmi.
“Semua PKL akan dipindahkan ke Bungkah Cemoro Lawang, Bungkah Dingklik, dan Watu Gedhe sesuai data kami,” katanya.
Di lokasi tersebut, fasilitas akan ditingkatkan, termasuk sanitasi ramah lingkungan dan penghijauan di sepanjang jalur.
Saat ini, proyek telah memasuki tahap pelaksanaan. Lelang dan kontrak pekerjaan sudah rampung, dengan masa pengerjaan dimulai 11 Maret hingga 7 Oktober 2026.
“Tahapan berikutnya adalah pengukuran lokasi dan mobilisasi alat berat. Ini bagian dari persiapan sebelum pekerjaan fisik dimulai,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur dijadwalkan hadir dalam acara groundbreaking pada 13 April 2026.
“Groundbreaking akan ditandai pemasangan pal JLKT bersama Dirjen KSDAE,” ungkapnya.
Namun sebelum itu, masyarakat Tengger akan lebih dulu menggelar ritual adat.
“Kami mengikuti arahan Romo Dukun Tengger, ritual adat akan dilaksanakan 9 April agar seluruh proses berjalan lancar,” katanya.
Kesepakatan pun telah dicapai. Seluruh peserta sosialisasi menyetujui JLKT sebagai langkah penting menjaga keutuhan ekosistem Bromo.
Di tengah tarik-menarik antara pariwisata dan konservasi, JLKT menjadi titik tengah. Sebuah upaya menata tanpa merusak, menjaga tanpa menghentikan—agar Bromo tetap hidup, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. (rap/ian)
