Anomali kebijakan FIFA sebagai otoritas sepak bola dunia kali ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Amerika Serikat (AS), salah satu host Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kanada dan Meksiko, lepas dari sanksi setelah melakukan penyerangan terhadap Iran.
Di awal tahun, negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Paman Sam itu juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Nicolás Maduro. Begitu juga sikap FIFA terhadap Israel, yang telah melakukan genosida di Palestina masih diizinkan mengikuti kegiatan sepak bola berskala internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sikap FIFA sangat berbeda terhadap anggotanya yang lain. Rusia, karena agresinya terhadap Ukraina, langsung diberikan sanksi berupa larangan mengikuti semua kegiatan sepak bola dunia. Negara pecahan Uni Soviet itu batal bertanding di Piala Dunia FIFA 2022, Piala Eropa 2024, dan kejuaraan antarklub hingga 2026. Wajar jika Rusia mendapat sanksi seperti itu karena memang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip aturan FIFA dan hukum internasional.
Pada tahun 2023, FIFA mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dan menggantinya dengan Argentina. Pencabutan ini lantaran ada upaya penolakan terhadap kehadiran Israel sebagai salah satu kontestan turnamen tersebut. Kala itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster serta beberapa ormas Islam dan partai politik melakukan protes keras terhadap kehadiran Israel karena dianggap telah melakukan kejahatan perang di Palestina.
FIFA menilai bahwa kondisi keamanan dan politik Indonesia tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Penolakan beberapa pihak terhadap Israel juga dipandang sebagai sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip FIFA, yang tidak menghendaki intervensi politik dan diskriminasi dalam persepakbolaan.
Kongo dan Pakistan termasuk juga negara yang mendapat sanksi FIFA karena ketidakpatuhannya terhadap aturan FIFA. Kongo terbukti adanya intervensi dari pemerintah setempat dalam pengelolaan induk organisasi sepak bolanya. Sementara Pakistan lebih pada persoalan administratif, terkait dengan statutanya yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA.
Pertanyaan kritisnya, apakah tindakan yang dilakukan AS dan Israel tidak lebih kejam dari yang dilakukan Indonesia, Kongo, dan Pakistan? Apa bedanya dengan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina? Inilah anomali kebijakan FIFA yang dinilai tebang pilih terhadap anggotanya. Seharusnya AS, begitu juga Israel, sudah layak mendapat sanksi dari FIFA.
Bahkan, penghargaan perdamaian yang diberikan kepada Donald Trump sepantasnya dicabut karena tindakan Presiden AS ke-45 dan ke-47 itu tidak mencerminkan figur yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.
Tidak heran jika sikap FIFA itu membuat banyak tokoh sepak bola dunia dan peserta Piala Dunia 2026 melakukan kecaman dan ancaman boikot, seperti Jerman, Spanyol, dan Denmark, bahkan Iran yang statusnya sebagai peserta pada Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir telah menyatakan mundur.
Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, telah resmi menyatakan bahwa tim sepak bola Iran mundur karena adanya serangan AS dan Israel terhadap negaranya. Mehdi Taremi dan kawan-kawan tidak mungkin hadir karena dipastikan akan mengalami tekanan keamanan, apalagi pertandingan Grup G dipertandingkan di Los Angeles Stadium.
Trump sendiri, seperti dilansir Fox News (13/3), menyatakan bahwa tim nasional sepak bola Iran “dipersilakan” untuk ikut serta di Piala Dunia 2026, tetapi ia menambahkan bahwa partisipasi mereka mungkin tidak “tepat” karena alasan keamanan.
Sepp Blatter (mantan Presiden FIFA), Oke Göttlich (Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman), dan Claude Le Roy memiliki sikap yang sama terhadap penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Sepp Blatter menyerukan agar penggemar sepak bola tidak datang ke AS untuk Piala Dunia dengan alasan kekhawatiran serius terhadap faktor keamanan dan situasi politik domestik negara tersebut. Blatter sekaligus menguatkan pernyataan seorang pengacara antikorupsi asal Swiss, Mark Pieth, yang mempertanyakan kelayakan AS sebagai tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di dunia itu.
Tergantung Sikap Trump
Pelaksanaan Piala Dunia 2026 kurang lebih tiga bulan lagi. Sukses tidaknya gelaran ini, khususnya yang digelar di AS, sangat tergantung pada sikap dan kebijakan Trump terkait dengan perang melawan Iran. Jika konflik ini terus berlanjut hingga pelaksanaan Piala Dunia, maka dipastikan akan mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak menutup kemungkinan ditunda atau dialihkan ke negara lain.
Jaminan keamanan setiap peserta dan suporter serta kelancaran jalannya penyelenggaraan harus menjadi prioritas utama, baik oleh FIFA maupun AS. Sikap Trump yang keputusannya sering menuai kontroversi karena arogansinya harus bisa dikendalikan oleh FIFA. Langkah ini untuk menepis rasa tidak aman bagi siapa saja yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia.
Dilaporkan Ticket News dan Roya News sudah ada 16.800 tiket pertandingan dibatalkan dalam semalam sebagai bentuk protes dan kekhawatiran terhadap situasi politik dalam negeri AS. Jika pada bulan Januari 2026 hotel-hotel di kota besar seperti Los Angeles, New York, Miami, Dallas, Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Toronto, dan Vancouver mencatat peningkatan pemesanan, saat ini justru sebaliknya. Setidaknya sudah ada 38.000 pemesanan hotel dibatalkan.
Sementara kondisi keamanan di Meksiko juga sedang tidak baik-baik saja. Pasca kericuhan sebagai imbas dari kematian bos kartel Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, kondisi keamanan di Meksiko masih dipertanyakan. Bisa jadi, problem utama Piala Dunia kali ini adalah situasi keamanan pada tuan rumah penyelenggara. (*)
Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Kelolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya.
