Sumenep (beritajatim.com) – PMII Sumenep mendemo Bupati pada Rabu (5/7/2023). Mereka mengkritisi berbagai persoalan, salah satunya tingginya angka kemiskinan di Sumenep.
“Kemiskinan di Sumenep ini hampir merata di kecamatan dan desa-desa. Ada banyak orang yang masih bingung untuk makan besok apa? Coba Bupati turunlah ke desa. Hiruplah peluh rakyat miskin, agar tahu bagaimana nasib masyarakat bawah,” kata Korlap Aksi, Abdul Mahmud.
Sambil berorasi, mahasiswa juga membentangkan poster-poster bertuliskan kecaman. Diantaranya, ‘Bupati gagal pimpin Sumenep’, ‘Kemiskinan merajalela’, kemudian ‘usir investor yang merugikan rakyat’.
“Masalah kemiskinan belum selesai, muncul masalah berikutnya. Reklamasi pantai untuk tambak. Kenapa harus membenturkan sipil dengan sipil. Bupati harus segera mengambil langkah penyelesaian,” tandasnya.
Baca Juga:
Pelabuhan Dungkek Sumenep Jadi Alternatif Kapal Perintis
Unjuk rasa sempat memanas ketika mahasiswa memaksa masuk Pemkab tapi dihalangi aparat kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terelakkan. Beruntung aksi demo kembali kondusif.
Selain berorasi, mahasiswa juga membakar ban dan menggelar aksi teaterikal. Pesan yang ingin disampaikan sama, agar Bupati lebih memperhatikan nasib warga Sumenep.
“Jangan hanya even-even menghabiskan anggaran itu yang dibangga-banggakan. Harusnya separuh lebih APBD itu untuk pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Sejumlah Kepala OPD pun menemui para mahasiswa. Diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Perijinan.
“Tuntutan adik-adik mahasiswa itu sebenarnya intinya bagaimana membangun dan mengembangkan Sumenep agar lebih baik. Dan itu sudah berusaha dilakukan oleh jajaran OPD,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Naker Sumenep, Abd. Rahman Riyadi.
Menurutnya, angka kemiskinan Sumenep tahun 2022 turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya di kisaran 20 persen, maka pada 2022 turun menjadi 18 persen. Demikian juga dengan angka pengangguran terbuka di Sumenep, ternyata paling rendah se-Jawa Timur.
“Ini bicara data. Artinya upaya pemerintah daerah ini sudah cukup maksimal untuk Sumenep yang lebih baik,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemuda Kepulauan Sumenep Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju Capres 2024
Berdasarkan data di BPS Sumenep, sebanyak 206.020 warga Sumenep hidup di bawah garis kemiskinan, atau sebesar 18,76 persen. Data tersebut dicatat BPS sebagai hasil pendataan Susenas pada Maret 2022. Prosentase penduduk miskin pada 2022 tersebut turun 2,75 persen jika dibandingkan pada 2021.
Para pengunjuk rasa merasa tidak puas dengan penjelasan pimpinan OPD yang dianggap normatif. Mahasiswa menginginkan berbicara langsung dengan Bupati.
“Karena Bupati sekarang tidak ada, maka lebih baik kita sekarang pulang dan besok kembali lagi untuk bertemu langsung dengan Bupati,” ujar Abdul sambil membubarkan diri. [tem/beq]
