Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, mengkritik kinerja birokrasi daerah di Indonesia, terutama dalam hal perencanaan anggaran.
“Politik anggaran kita yang kita sudah terlena berpuluh-puluh tahun, itu business as usual saja. Copy paste. Saya berani katakan seribu persen, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) kemudian rancangan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) banyak duplikasi dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Khozin, dalam acara rapat koordinasi pusat dan daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Khozin mengetahui hal tersebut saat menjadi tenaga ahli yang mendampingi kepala daerah di Bogor dan Bondowoso. “Saya berani bertaruh itu. Kenapa? Saya sudah tiga kali mendampingi kepala daerah sebagai tenaga ahli, Kabupaten Bogor, Walikota Bogor, dan Bupati Bondowoso,” katanya.
Menurut Khozin, tidak banyak orang yang memiliki rekam jejak pengalaman tersebut. “Dari tiga partai berbeda, dari tiga daerah berbeda. Kadi sedikit banyak saya pahamlah bagaimana teknokrasinya APBD, teknokrasinya pemda,” katanya.
Tak heran jika kemudian kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan keterkejutan di kalangan birokrasi. “Kita sangat mendukung, ini untuk menjadi shock therapy bagi kita,” kata Khozin
Selain itu, Khozin juga mengkritik praktik bekerja dari rumah atau work from home (WFH). “Ketika diterapkan WFH, yang menjadi catatan kritis kami kemarin, negara kita belum punya instrumen yang bisa mengukur produk yang dihasilkan secara output dan outcome. Selama ini instrumen penilaian kinerja itu masih murni berbasis administratif saja. Hadir, telat, izin, absen,” katanya.
“Loh bagaimana ketika kita menerapkan WFH dengan ketiadaan kehadiran secara fisik, mengukur kinerjanya ini kita masih belum punya instrumen,” lanjut Khozin. [wir/ian]
